Situasi Global Memanas, Puan Maharani Desak Pemerintah Evaluasi Keselamatan Pasukan TNI di Lebanon

FAKTANASIONAL.NET – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon.

Desakan ini muncul seiring dengan dinamika geopolitik global yang dinilai kian tidak menentu dan berisiko tinggi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab besar untuk menjamin keselamatan setiap warga negara Indonesia (WNI), terutama mereka yang sedang mengemban tugas negara di wilayah konflik.

“Dengan situasi geopolitik yang seperti ini, apapun kita harus bisa menjaga keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang kita tugaskan di garda terdepan, di tempat-tempat yang kita tugaskan,” kata Puan saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Kesiapan Logistik dan Personel Jadi Sorotan

Puan menyoroti bahwa evaluasi tidak hanya terbatas pada posisi keberadaan pasukan, tetapi juga mencakup kesiapan teknis di lapangan.

Hal ini meliputi kecukupan logistik hingga kondisi mental dan fisik para personel yang bertugas.

Menurutnya, pemerintah beserta para pemangku kepentingan terkait wajib melakukan peninjauan berkala untuk memastikan standar pengamanan telah terpenuhi secara optimal.

“Jadi bagaimana kesiapan, kemudian kesiapan logistik, kesiapan pasukan, dan lain-lain sebagainya. Karenanya pemerintah, stakeholder, harus bisa menjamin, mengevaluasi apakah keselamatan tersebut kemudian perlu dilengkapi, disiapkan, atau kemudian mengevaluasi,” ujarnya.

Langkah Antisipasi Kebijakan

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP ini menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi basis pengambilan keputusan strategis.

Jika situasi di Lebanon dianggap sudah melampaui batas toleransi keamanan, pemerintah diharapkan berani mengambil langkah tambahan atau melakukan penyesuaian kebijakan terkait penugasan di wilayah tersebut.

“Jadi memang hal itu yang kami imbau kepada pemerintah dan stakeholder untuk bisa dilakukan,” pungkas Puan.

Hingga saat ini, pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) dikenal sebagai salah satu kontingen terbesar dan paling aktif dalam menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon.

Namun, ketegangan regional yang melibatkan kekuatan besar di Timur Tengah memaksa parlemen untuk memberikan perhatian lebih ekstra terhadap aspek perlindungan para prajurit.