Sokong Program Prabowo, Aset Negara Tembus Rp14.600 Triliun dan Mulai Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

FAKTANASIONAL.NET — Di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, total aset negara dilaporkan melonjak signifikan hingga menyentuh angka Rp14.600,98 triliun pada akhir tahun 2025.

Angka ini mencerminkan kenaikan sekitar Rp908 triliun dari posisi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp13.692,4 triliun.

Mayoritas dari kekayaan jumbo tersebut berada langsung di bawah kendali DJKN dengan nilai pengelolaan mencapai Rp12.891 triliun.

"Jadi secara sederhana DJKN ini semacam wali amanah dari kekayaan negara senilai Rp12.891 triliun," ujar Plt Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rahayu Puspasari, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Alasan Cekal Tyo Nugros ke Malaysia: Terkait Piutang Negara Suatu Badan Usaha

Secara rinci, struktur aset negara tersebut ditopang oleh kewajiban sebesar Rp11.527,29 triliun dan ekuitas senilai Rp3.073,69 triliun. Adapun komposisinya meliputi:

• Aset Tetap: Rp7.368,89 triliun

• Investasi Jangka Panjang: Rp4.928,36 triliun

• Aset Lainnya: Rp1.654,61 triliun

• Aset Lancar: Rp956,09 triliun

• Properti Investasi: Rp110,82 triliun

• Piutang Jangka Panjang: Rp50,1 triliun

Dongkrak PNBP Lewat Asset Recycling

Puspa menjelaskan bahwa pengelolaan aset negara saat ini sudah bergeser dari sekadar pencatatan administratif menjadi instrumen fiskal yang aktif memperkuat APBN.

DJKN gencar melakukan optimalisasi lewat skema lelang, pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), asset recycling, hingga menjadikannya sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Strategi agresif ini terbukti mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025, PNBP dari pemanfaatan BMN sukses menyumbang Rp5,49 triliun bagi kas negara.

"PNBP dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN mencapai Rp5,49 triliun di 2025. Ini naik hampir dua kali lipat dari 2021 atau sebesar Rp3,09 triliun. Artinya setiap gedung yang disewakan, setiap lahan yang dimanfaatkan, ini menghasilkan penerimaan," terang Puspa.

Karpet Merah Aset Negara untuk Program Strategis Nasional

Tidak hanya fokus pada fungsi komersial dan penerimaan, kekayaan negara kini dikerahkan secara masif untuk menyokong program-program prioritas di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hingga Mei 2026, DJKN telah menyetujui pemanfaatan 966 aset BMN senilai Rp3,59 triliun demi memuluskan sejumlah agenda strategis nasional.

Aset-aset tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial dan ketahanan pangan nasional, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Program Tiga Juta Rumah, Koperasi Merah Putih, hingga operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini dipastikan akan terus berlanjut. DJKN mengonfirmasi masih ada ratusan aset potensial lain yang sedang disiapkan untuk mendukung program pemerintah ke depan.

"Sebagai pipeline, masih ada 237 BMN potensial senilai Rp5,79 triliun yang sedang dalam proses persetujuan sebagaimana kami sebutkan tadi," pungkas Puspa.

Baca Juga: ‘Pasar 1001 Malam’: Jurus Pemerintah Optimalkan Aset Negara ‘Idle’ untuk UMKM