Sultan Sanggau: Pengisian Wapres Wajib Taat Konstitusi
Sultan Kesultanan Pakunegara Sanggau menegaskan pengisian kursi wakil presiden pengganti Gibran harus taat konstitusi, terbuka, dan bebas dari transaksi politik.
FAKTANASIONAL.NET - Kekosongan kursi wakil presiden pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka memicu perhatian publik. DYMM Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara XV menyampaikan pandangan tegas.
Pernyataan itu dirilis pada Sabtu, 14 November 2026. Sultan mengingatkan bahwa pengisian posisi tersebut bukan ajang transaksi politik jangka pendek.
Proses ini merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan secara tertib. Aturan utamanya merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan itu mewajibkan MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari. Sidang bertujuan memilih wapres dari dua calon usulan presiden.
Mekanisme teknis turut diatur dalam Pasal 46 UU MD3. Presiden wajib menyerahkan dua nama calon kepada pimpinan MPR untuk dipilih dalam paripurna.
Setiap calon harus menyatakan kesiapan secara resmi. Jika perolehan suara imbang, pemungutan suara diulang sekali saja.
Apabila hasil suara tetap sama, presiden berwenang memilih salah satu calon. Dukungan partai politik memang penting dalam dinamika parlemen.
Namun demikian, dukungan politik tidak boleh menepis mekanisme konstitusi. Undang-undang harus tetap menjadi panglima tertinggi dalam proses ini.
Di tengah dinamika politik, Sultan menyoroti empat figur potensial. Mereka dinilai layak menjadi opsi pengisi kursi wakil presiden.
Figur pertama adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Tokoh kedua ialah Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.
Nama ketiga adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Figur keempat yaitu Menko PMK Sugiono.
Sultan menilai setiap figur memiliki kelebihan dan risiko tersendiri. Yusril menonjol dalam pengalaman hukum serta stabilitas nasional.
Pramono dinilai kuat dalam komunikasi lintas kekuatan politik. AHY merepresentasikan unsur regenerasi dan daya tarik elektoral.
Sementara itu, Sugiono unggul dalam kesinambungan serta koordinasi dekat dengan presiden. Kesetiaan politik bukanlah satu-satunya ukuran utama.
Seorang wakil presiden harus memiliki kapasitas kerja yang mumpuni. Ia juga wajib diterima secara luas oleh masyarakat.
Selain itu, wapres harus memahami batas kewenangan konstitusionalnya. Sang pejabat baru wajib membantu tugas presiden tanpa mengabaikan tanggung jawabnya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
