TB Hasanuddin Dorong RUU Penyadapan, Kewenangan Aparat hingga Sanksi Akan Diatur

FAKTANASIONAL.NET - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) khusus tentang penyadapan. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, terutama terkait batas kewenangan lembaga negara dalam melakukan penyadapan.

TB Hasanuddin menilai Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur penyadapan secara menyeluruh. Padahal, praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.

"Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya," kata TB Hasanuddin, Jumat (13/11/2026).

Menurut TB Hasanuddin, kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga harus memiliki batasan dan mekanisme pengawasan yang tegas. Lembaga tersebut meliputi Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, serta Kejaksaan Agung.

Ia menegaskan, setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, mekanisme pelaksanaannya perlu diatur melalui undang-undang.

"Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang," ujarnya.

Ia juga menilai dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri perlu ditelusuri secara objektif. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan dasar hukum serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaannya.

"Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.

TB Hasanuddin menginginkan regulasi tersebut tidak hanya mengatur kewenangan lembaga, tetapi juga perlindungan terhadap hak privasi masyarakat.

Menurutnya, RUU Penyadapan perlu mencakup prosedur perizinan, batas waktu operasi, pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.

"UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan," imbuhnya.

Ia berharap pemerintah dan DPR segera menindaklanjuti gagasan pembentukan regulasi tersebut.

"Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya," tambahnya.

Dorongan tersebut muncul di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.[dit]