Tepis Tudingan Sembrono, Menkeu Purbaya Tegaskan Penempatan SAL Rp400 Triliun Hasil Sinkronisasi dengan BI

FAKTANASIONAL.NET — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras anggapan bahwa pemerintah bertindak tanpa perhitungan dalam mengelola kas negara.

Penegasan ini disampaikan Menkeu terkait kebijakan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai instrumen tambahan likuiditas di sektor perbankan.

Purbaya menjelaskan bahwa dinamika penarikan maupun penempatan kembali dana SAL di bank dilakukan demi menyelaraskan kebijakan fiskal pemerintah dengan otoritas moneter, bukan keputusan yang diambil secara spekulatif.

"Bukan saya main-main atau maju mundur enggak ada perhitungan, tapi untuk mensinkronisasi kebijakan dengan lembaga lain," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, dikutip Kamis (16/7/2026).

Secara rinci, Menkeu membeberkan rekam jejak pergerakan dana tersebut.

Pemerintah sempat menarik sebagian dana SAL yang ditempatkan di bank-bank Himbara sejak tahun 2025, yang membuat posisinya turun dari Rp200 triliun menjadi Rp170 triliun, sebelum akhirnya dikembalikan ke posisi semula.

Memasuki tahun 2026, pemerintah mempertebal likuiditas perbankan dengan menambah penempatan SAL sebesar Rp100 triliun untuk jangka waktu tiga hingga empat bulan, diikuti tambahan Rp100 triliun lagi yang bersifat fleksibel.

Langkah taktis ini membuat total dana SAL yang saat ini bersandar di perbankan menyentuh angka Rp400 triliun.

Baca Juga: Kemenkeu Buka Peluang Tambah Anggaran TKD bagi Daerah yang Kesulitan Gaji PPPK

Korelasi Likuiditas dan Pertumbuhan Ekonomi

Kementerian Keuangan meyakini bahwa penempatan dana SAL di perbankan memberikan stimulus langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya memaparkan bukti empiris di mana saat pemerintah pertama kali menyuntikkan Rp200 triliun dana SAL ke Himbara pada kuartal IV 2025, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di level 5,39 persen.

Tren positif tersebut berlanjut pada kuartal I 2026 dengan capaian pertumbuhan sebesar 5,61 persen.

Kendirinya tidak menampik adanya indikasi perlambatan pada kuartal II 2026 yang terjadi pasca-pemerintah sempat menarik kembali dana SAL ke bank sentral.

"Saya bukan ambil uang tiba-tiba. Gini, saya maunya nambah (SAL ke perbankan) sebanyak-banyaknya, tapi saya bukan bank sentral. Ketika BI kasih kode ke saya, jangan ikut campur kebijakan moneter ya saya ikut," jelas Purbaya di hadapan anggota dewan.

Dinamika Koordinasi dengan Otoritas Moneter

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan sempat ada komitmen dari Bank Indonesia (BI) untuk menggantikan peran likuiditas yang ditarik pemerintah agar penyaluran kredit perbankan tidak terganggu.

Namun, proses transisi di lapangan rupanya menghadapi kendala teknis yang tidak sederhana.

"Waktu itu mereka (BI) bilang akan ganti, ya sudah saya tarik. Rupanya enggak sesederhana itu, jadi saya inject lagi. Jadi bukan saya main-main atau maju mundur enggak ada perhitungan," ungkapnya lugas.

Menyikapi evaluasi tersebut, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memperketat dan memperkuat jalinan koordinasi dengan otoritas terkait ke depan.

Langkah ini diambil agar tata kelola kas negara serta perumusan kebijakan likuiditas dapat berjalan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi.

"Jadi saya enggak pernah sembrono dalam hal itu, apalagi ini menyangkut nasib negara, saya ngerti betul," pungkas Purbaya.

Baca Juga: PIHPS Bank Indonesia Rilis Data Harga Pangan Strategis Nasional Awal Juni