Fakta Nasional

Waduh, Ketua KPU pun Ikutan Nipu, Akhirnya Dipecat

FAKTANASIONAL.NET - Punten warga Bogor, kumaha damang? Izin mau bahas Ketua KPU ente ni. Ternyata kalian selama ini ditipu olehnya. Dengan terpaksa ia dipecat oleh DKPP. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak! Namanya Muhammad Habibi Zaenal Ar…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: admin Editor: Redaksi 📍 Nasional Wednesday, 11 February 2026 📖 3 menit
Waduh, Ketua KPU pun Ikutan Nipu, Akhirnya Dipecat
Muhammad Habibi Zaenal Arifin, ketua Panwaslu Kecamatan Bogor Selatan dipecat, terbukti langgar kode etik penyelenggaraan pilkada 2024. (Dok. Website/Jabar.jpnn.com)

FAKTANASIONAL.NET - Punten warga Bogor, kumaha damang? Izin mau bahas Ketua KPU ente ni. Ternyata kalian selama ini ditipu olehnya. Dengan terpaksa ia dipecat oleh DKPP. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Namanya Muhammad Habibi Zaenal Arifin, keren namanya. Kombinasi akhlak rasulullah dan otak Habibi. Nama yang dulu dielu-elukan bak judul sinetron prime time.

“Pahlawan Demokrasi Turun ke TPS”. Sosok yang katanya lahir bukan sekadar dari rahim ibu, tapi dari rahim idealisme pemilu yang suci, bersih, dan wangi tinta coblosan.

Baca Juga: Edukasi “Judi Pasti Rugi”: Upaya GoPay Berantas Penipuan Berbasis Algoritma

Ia muncul dari Bogor Selatan, menjabat Ketua Panwaslu Kecamatan, posisi yang konon membuatnya hafal setiap sudut bilik suara, setiap lipatan kertas suara, bahkan mungkin dengusan napas pemilih yang ragu mencoblos.

Lalu, Januari 2024, tanpa banyak asap knalpot, ia melesat jadi Ketua KPU Kota Bogor. Roket karier, wak. Dari kecamatan ke singgasana kota. Targetnya pun tak main-main, partisipasi pemilih di atas 90 persen.

Ambisi setinggi langit, seberani janji kampanye yang bilang “banjir bisa hilang dengan doa dan baliho”.

Netralitasnya? Jangan ditanya. Katanya murni. Independen maksimal. Riwayat organisasi di luar lembaga pemilu, nihil. Nol. Kosong. Lebih kosong dari dompet rakyat tanggal tua.

Tak tercatat di HMI, PMII, KNPI, apalagi partai politik atau LSM, pokoknya bersih, bening, suci, seperti air galon baru dibuka. Biodata pribadi pun misterius. Tempat tanggal lahir? Raib. Pendidikan? Kabur.

Istri dan anak? Level rahasia negara. Seakan-akan beliau bukan manusia biasa, tapi tokoh komik yang identitasnya disimpan rapat demi keselamatan semesta demokrasi.

Aktivitasnya? Jangan ragukan. Rapat koordinasi dihadiri. Sosialisasi Pilkada damai dijalani dengan wajah penuh integritas. Pemusnahan surat suara rusak dilakukan khidmat, seolah sedang ritual sakral.

Rapat logistik sampai senja, demi Pemilu 2024 yang katanya jujur dan adil. Pokoknya paket lengkap. Kalem, religius, rajin menabung, rapi, dan terlihat sangat layak dijadikan poster edukasi pemilih pemula.

Namun, kang, dongeng selalu punya halaman terakhir yang pahit. Tanggal 9 Februari 2026, DKPP turun tangan, bukan membawa bunga, tapi palu kehormatan.

Putusan Nomor 205-PKE-DKPP/XI/2025 dibacakan, dan boom, Muhammad Habibi Zaenal Arifin diberhentikan tetap. Permanen. Tamat.

Alasannya bukan salah kirim undangan atau typo berita acara. Ini kelas berat. Terbukti menerima gratifikasi Rp 3,7 miliar dari pihak terkait salah satu calon wali kota pada Pilkada 2024, ditambah dugaan manipulasi perolehan suara dan suap.

Angka miliaran itu jatuh seperti meteor, menghantam langsung kata-kata sakral. Integritas, profesionalitas, kemandirian. Semuanya rontok, seperti bangunan moral dari kardus surat suara yang digembok.

Target 90 persen partisipasi pemilih pun berubah haluan menjadi 100 persen kemarahan publik. Dari pahlawan demokrasi modern, naik podium sebagai pesakitan kode etik. Kurang dari dua tahun. Kalau ini lomba, mungkin sudah pecah rekor dunia.

Kursinya kini diisi Plt, entah Dede Juhendi atau Darma Djufri. Sementara Habibi menghilang dari panggung. Mungkin sibuk menghitung lembar demi lembar rupiah, atau merenung betapa cepat hidup berputar. Dari pengawas, jadi ketua, lalu jadi mantan untuk selamanya.

Kalau suatu hari ada yang berkata dengan dada dibusungkan, “Saya netral, tak punya riwayat organisasi apa pun,” ingatlah kisah ini. Kadang netral bukan berarti bersih, kadang itu cuma jeda sebelum harga cocok.

Selamat pensiun dini, Pak Habibi. Semoga Rp 3,7 miliar cukup untuk beli sabun pencuci nama baik. Rakyat Bogor? Sudah muak. Terima kasih, hiburannya luar biasa.

"Bang, hari ini banyak cerita tipu-menipu ya?"

"Benar, wak. Banyak membenarkan rakyat kita nomor dua dunia mudah ditipu. Anehnya, ditipu berkali-kali tetap bahagia." Ups.

Baca Juga: Waspada Penipuan! Bea Cukai Perkuat Pertahanan Publik dengan Kampanye STOP-CEK-LAPOR

Oleh : Rosadi Jamani (Ketua Satupena Kalbar)

*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK