WALHI Kritik Pidato Presiden Prabowo, Begini...

FAKTANASIONAL.NET - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 berisi banyak angka mengenai pembangunan Indonesia. Capaian di bidang ekonomi, investasi, pangan, energi, infrastruktur, kemiskinan, hilirisasi, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga pembangunan desa.

Disebutkan juga, pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan.

Pidato tersebut dikritisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Dalam artikelnya, WALHI mempertanyakan apakah berbagai kebijakan dan program pemerintah benar-benar mampu menjamin kehidupan masyarakat sekaligus melindungi lingkungan dan wilayah kelola rakyat?

Karena, pembangunan selalu diukur melalui angka: pertumbuhan ekonomi, investasi, produksi, pembangunan jalan, hilirisasi, dan jumlah program pemerintah.

Tetapi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan, ukuran keberhasilan dapat berbeda.

Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak investasi masuk, melainkan: apa biaya ekologisnya?

Apakah hutan tetap terlindungi? Apakah masyarakat adat tetap mempunyai ruang hidup? Apakah sungai tetap bersih? Apakah konflik agraria berkurang? Apakah pembangunan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak? Dan apakah keuntungan ekonomi dibagi secara adil?

WALHI meminta pemerintah melihat pembangunan dari perspektif masyarakat yang berada di lapangan.

Ini bukan berarti pembangunan ekonomi harus dihentikan. Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan lingkungan pada akhirnya dapat menghasilkan biaya yang lebih besar.

Hutan yang rusak dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor. Sungai yang tercemar membutuhkan biaya pemulihan. Konflik agraria dapat berlangsung bertahun-tahun. Kerusakan lingkungan juga dapat mengurangi produktivitas masyarakat yang bergantung pada pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya alam.

Karena itu, kritik lingkungan sebenarnya bukan kritik terhadap pembangunan. Kritik lingkungan adalah pertanyaan mengenai model pembangunan seperti apa yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya.

WALHI mempertanyakan apakah kebijakan pemerintah telah menjamin kehidupan masyarakat dan tidak menghancurkan lingkungan?

Pertanyaan tersebut layak dijawab pemerintah secara terbuka.

Pemerintah dapat menunjukkan data mengenai luas hutan yang berhasil dilindungi, konflik agraria yang berhasil diselesaikan, pencemaran yang berhasil dikurangi, serta perusahaan yang diberi sanksi apabila terbukti merusak lingkungan.

Dengan demikian, perdebatan tidak perlu berhenti pada pertarungan narasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah mempunyai angka. LSM mempunyai kritik. Masyarakat mempunyai pengalaman langsung.

Ketiganya seharusnya dipertemukan.

Di media sosial, kritik terhadap pemerintah juga memperlihatkan kecenderungan masyarakat semakin kritis terhadap hubungan antara pidato dan kenyataan. Sebagian diskusi warganet menuntut agar pemerintah tidak hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga menjelaskan persoalan yang belum terselesaikan.

Percakapan publik mengenai kebakaran hutan, misalnya, menunjukkan perhatian terhadap tanggung jawab pemerintah dalam mencegah dan menangani kerusakan lingkungan.

Di sinilah kritik sosial mempunyai fungsi penting.

Pemerintah tidak harus menjawab semua kritik dengan membantah. Ada kritik yang justru dapat digunakan sebagai alat audit sosial.

Jika pemerintah yakin program pembangunan telah berjalan benar, jawabannya sederhana: buka datanya.

Jika lingkungan membaik, tunjukkan indikatornya. Jika konflik agraria menurun, tunjukkan angkanya. Jika masyarakat semakin sejahtera, tunjukkan perubahan pendapatan dan kualitas hidupnya.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya diminta percaya kepada pidato.

Masyarakat dapat memeriksa sendiri apakah pidato tersebut sesuai dengan kenyataan.

Dan mungkin itulah ukuran paling sehat dari demokrasi: pemerintah boleh menyampaikan keberhasilan, masyarakat boleh mempertanyakannya, lalu data menjadi hakimnya. (*)