Score Keamanan Siber Indonesia Jauh di Bawah Rerata Dunia, Kehadiran Matra ke-IV TNI Sudah Mendesak 

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bersama Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) yang digelar di Jakarta, Sabtu (28/09/24)/Tim Media Bamsoet.

Apalagi, tambah Bamsoet posisi Geopolitik Indonesia sangat rawan, lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris: Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya, dan di sisi lain, juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menguraikan, berbagai serangan siber telah terjadi di Indonesia. Termasuk ransomware server Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak pada data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang diretas dan diperjualbelikan di dark web. 

Sebelum kasus ransomware PDN, serangan siber pernah terjadi pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 serta kasus ransomware wannacry tahun 2018 yang melumpuhkan sistem komputer beberapa rumah sakit dan perusahaan besar di Jakarta. 

Selain itu, kasus penyadapan komunikasi pribadi Presiden RI pada tahun 2013 oleh Australia, berdasarkan dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan anggota National Securiy Agency Amerika Serikat.

“Gagasan pembentukan Angkatan Siber adalah langkah maju dalam menghadapi ancaman pertahanan masa depan yang lebih kompleks dan beragam,” katanya. 

“Pembentukan TNI Angkatan Siber merupakan langkah spesifik dalam ranah pertahanan yang lebih ofensif dan defensif, di bawah kontrol langsung TNI,” tambah Dosen Tetap pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Jayabaya ini.

Bamsoet juga megungkapkan bahwa untuk mewujudkan Angkatan Siber diperlukan perencanaan dan strategi yang matang, kolaborasi lintas sektor yang kuat, serta dukungan sumberdaya yang memadai. 

Pembentukan Angkatan Siber sebagai matra baru tentu akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit. Biaya pembangunan infrastruktur, rekrutmen, pelatihan, dan operasional akan membengkak secara signifikan.

“Sambil menyiapkan kemampuan sumberdaya untuk membangun angkatan siber sebagai matra keempat TNI, langkah bijak untuk saat ini adalah memperkuat satuan atau lembaga siber yang sudah ada dalam organisasi TNI,” ujarnya. 

“Seperti Pusat Pertahanan Siber (PUSSIBER) TNI dan unsur-unsur komunikasi dan elektronika (komlek) di setiap matra, serta meningkatkan sinergi dengan BSSN dan instansi terkait lainnya,” pungkas Bamsoet.[zul]