Kegaduhan Perpol 10/2025: Dinilai Sah Konstitusional dan Bentuk Ketaatan Administratif

Polri menyiapkan regulasi dan pemetaan jabatan dalam skema penerimaan anggota Polri jalur disabilitas di Mabes Polri, Jakarta./net

Menghindari Sikap Anti-Governance

Ia juga memperingatkan agar negara tidak dipaksa bekerja dalam kerangka hukum yang kaku dan ahistoris. Negara modern membutuhkan regulasi yang adaptif namun tetap menjunjung supremasi hukum. Aminullah menyebut pihak-pihak yang “mengharamkan” setiap kebijakan teknis negara atas nama putusan MK sebagai sikap anti-governance yang memandulkan negara. Kritik harus berbasis akal sehat hukum, agar tidak meruntuhkan kewibawaan hukum itu sendiri.[dit]