FAKTANASIONAL.NET – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Ir. R Haidar Alwi, M.T., menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak mendapatkan penghargaan sebagai Bintang Republik Indonesia Utama.
Pendapat itu diungkapkan Haidar Alwi dengan ulatan dan analisis yang mendalam, bukan sebatas rekam jejak pelaksanaan tugas pokok kepolisian, tapi secara objektif menjadi penyangga utama pelaksanaan program-program prioritas nasional, bahkan menjadi penentu pembangunan masa depan Indoensia. Berikut analisa Haidar Alwi.
PRESIDEN Prabowo Subianto patut meningkatkan rencana pemberian tanda kehormatan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari Bintang Mahaputera menjadi Bintang Republik Indonesia Utama.
Usulan ini bukan sanjungan personal dan bukan pula penilaian bahwa Polri telah bebas dari seluruh kekurangan.
Dasarnya adalah ukuran yang jauh lebih objektif. Mulai dari keluasan pengabdian, bobot tanggung jawab, keberlanjutan hasil, keberanian mengambil risiko, hingga pengakuan nasional dan internasional yang terhimpun sepanjang kepemimpinannya.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Bintang Republik Indonesia diberikan kepada mereka yang berjasa sangat luar biasa bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan negara.
Bintang Republik Indonesia Utama merupakan kelas ketiga dalam keluarga Bintang Republik Indonesia dan kedudukannya lebih tinggi daripada seluruh kelas Bintang Mahaputera.
Karena itu, ukuran yang harus digunakan bukan apakah seorang pejabat telah bekerja sesuai tugasnya, tetapi apakah pengabdiannya menghasilkan dampak lintas sektor yang bernilai strategis bagi negara.
Rekam jejak Listyo Sigit memenuhi ukuran tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Polri tidak hanya menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memelihara ketertiban.
Polri dikerahkan menghadapi pandemi, mengamankan pemilu, menekan terorisme dan peredaran narkotika, memperkuat ketahanan pangan, membangun layanan gizi, serta mendukung agenda sosial-ekonomi pemerintah.
Tugas kepolisian telah dibawa keluar dari batas konvensional tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penjaga keamanan dalam negeri.
Bukti paling mutakhir terlihat pada ketahanan pangan. Sekretariat Kabinet mencatat Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2025, hanya dalam satu tahun dari target empat tahun yang ditetapkan pemerintah.
Produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan 2024. Indonesia membukukan surplus beras 3,52 juta ton dan tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025.
Cadangan beras Perum Bulog pada akhir 2025 mencapai 3,24 juta ton dan sempat menyentuh 4,2 juta ton, level tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional. Nilai Tukar Petani mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Ekspor pertanian selama Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,7 triliun atau tumbuh 33,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan telah berubah dari slogan menjadi kapasitas produksi, cadangan, pendapatan petani, dan daya saing ekspor yang dapat dihitung.
Capaian swasembada tentu merupakan hasil kerja kolektif petani, kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, Bulog, badan usaha, dan berbagai unsur masyarakat. Tidak tepat mengklaim Polri sebagai pelaku tunggal.
Namun, sama kelirunya apabila kontribusi Polri dihapus dari rangkaian kerja nasional yang memungkinkan capaian tersebut terwujud.
Polri juga mengoordinasikan panen jagung kuartal kedua 2025 di lahan seluas sekitar 344.000 hektare dengan potensi produksi 1,78 juta hingga 2,54 juta ton. Gerakan itu dilaksanakan serentak melalui 36 kepolisian daerah, berpusat di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Polri juga membangun 18 gudang ketahanan pangan untuk membantu penyerapan, penyimpanan, dan menjaga kesinambungan hasil produksi petani.
Angka tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Polri memiliki skala nasional dan keluaran yang dapat diukur, bukan kegiatan simbolis untuk kebutuhan seremoni.
Arti strategis kontribusi itu terletak pada kemampuan Kapolri mengubah jaringan teritorial kepolisian menjadi tenaga penggerak program negara.
Polda, polres, dan polsek berada sampai ke daerah produksi. Jaringan tersebut dapat mempertemukan petani, pemerintah daerah, Bulog, penyuluh, dan pelaku usaha; mengawasi distribusi pupuk dan hasil panen; mencegah penimbunan; serta menjaga agar komoditas pangan tidak terganggu oleh praktik ilegal.
Dalam negara kepulauan sebesar Indonesia, kemampuan menggerakkan organisasi sampai tingkat lokal adalah aset strategis yang tidak dimiliki banyak lembaga.
Keterlibatan itu berlanjut ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sampai Mei 2026, Polri mempunyai portofolio 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 memasuki persiapan operasional, dan 468 berada dalam tahap pembangunan.
Jika seluruhnya beroperasi, fasilitas tersebut diproyeksikan melayani 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68.800 tenaga kerja. Sebanyak 33 SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Dampaknya menjangkau anak sekolah, ibu hamil, keluarga penerima manfaat, tenaga kerja lokal, pemasok bahan pangan, petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di sekitar dapur pelayanan.
Keamanan manusia tidak hanya ditentukan oleh rendahnya angka kejahatan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan rakyat tidak kelaparan, anak memperoleh gizi, dan masyarakat memiliki akses terhadap layanan yang menentukan kualitas hidupnya.
Presiden Prabowo sendiri telah memberikan penilaian yang sangat kuat. Dalam peresmian dan peletakan batu pertama 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan Polri pada 13 Februari 2026, Presiden menyatakan bangga dan puas atas kinerja Kapolri.
Presiden juga menegaskan bahwa keamanan berawal dari kebebasan rakyat dari rasa lapar. Pernyataan resmi Presiden itu penting karena mengakui bahwa kerja Polri telah menghasilkan dimensi keamanan yang lebih luas daripada patroli dan penindakan pidana.
Kinerja tersebut bukan prestasi yang baru muncul pada 2025. Ketika Listyo Sigit dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021, Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19, tekanan ekonomi, pembatasan mobilitas, serta ancaman disinformasi dan keresahan sosial.
Polri kemudian mengerahkan 54.482 personel sebagai vaksinator pada 4.504 titik di 34 polda untuk mendukung target satu juta vaksinasi per hari.
Hingga September 2021, Polri dilaporkan telah membantu mendistribusikan 36.729.982 dosis vaksin dan melayani vaksinasi bagi sekitar 22 juta orang melalui ribuan vaksinator serta 2.105 gerai Vaksinasi Presisi. Sebanyak 52 rumah sakit Bhayangkara juga ditingkatkan kapasitasnya. Sepanjang 2021, layanan vaksinasi yang didukung Polri mencapai lebih dari 30 juta dosis.
Dalam kondisi darurat kesehatan, Kapolri menggunakan kekuatan organisasi kepolisian untuk menyelamatkan nyawa dan membantu negara memulihkan aktivitas sosial-ekonomi.
Ujian berikutnya adalah Pemilu 2024, salah satu pemilu terbesar dan paling rumit di dunia. Melalui Operasi Mantap Brata, Polri mengerahkan 261.695 personel selama 222 hari, sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024.
Pengamanan mencakup masa kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, penyelesaian sengketa, sampai pelantikan pemerintahan baru.
Pemilu tetap berlangsung aman dan peralihan pemerintahan berjalan damai. Asian Network for Free Elections juga mengapresiasi suasana pemilu yang aman dan damai, meskipun tetap menyampaikan sejumlah catatan mengenai administrasi dan integritas proses.
Catatan kritis itu tidak perlu ditutupi. Namun, fakta bahwa kompetisi politik nasional yang keras tidak berubah menjadi konflik keamanan berskala luas merupakan keberhasilan negara yang tidak dapat dipisahkan dari kerja pengamanan Polri.
Dalam penanggulangan terorisme, Indonesia mencatat tiga tahun tanpa serangan teroris terbuka sepanjang 2023–2025.
