JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumatera Utara mulai menuai banyak kritik. Salah satunya karena ketidaksiapan infrastruktur.
Komisi X DPR RI meminta Pemerintah segera melakukan perbaikan dalam waktu dekat agar tidak mengganggu konsentrasi atlet yang masih bertanding.
“Pemerintah harus segera melakukan perbaikan dalam waktu singkat agar tidak mengganggu konsentrasi atlet di sisa-sisa waktu pertandingan. Sebuah pertanyaan mendasar apakah persiapannya sudah benar kalau begini?” kata Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareria, Kamis (12/09/2024).
Ketidaksiapan infrastruktur dalam PON XXI terlihat dari unggahan seorang atlet yang viral media sosial. Dalam unggahan itu terlihat para atlet harus melewati jalan becek menuju venue. Menurut Andreas, hal tersebut menjadi bukti ketidaksiapan Pemerintah pada pelaksaan PON ini.
“Padahal anggaran negara yang dikeluarkan tidak sedikit untuk perhelatan PON,” ungkapnya.
Selain soal infrastruktur, atlet juga banyak mengeluhkan persoalan makanan yang disajikan panitia penyelenggara. Mulai dari porsi dan varian menu, hingga makanan yang basi.
Melihat hal tersebut, Andreas mengaku miris dan mempertanyakan tanggung jawab dari pelaksana acara, terutama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Padahal PON adalah ajang bergengsi tingkat nasional yang mempertemukan para atlet terbaik Indonesia.
“Kita ini sedang ingin menjaring atlet terbaik bangsa, tapi malah fasilitasnya carut marut. Bagaimana atlet Indonesia bisa mengimbangi negara lain kalau Pemerintahnya sendiri belum benar memperlakukan para atlet,” tukas Andreas.
“Kemenpora harus lebih serius dalam meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan PON khususnya dalam hal sarana prasarana agar kebutuhan para atlet dan tim official terjamin termasuk dalam hal kesehatan dan keselamatan mereka,” lanjutnya.
Andreas juga menyinggung soal dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh penanggung jawab acara sehingga menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan PON. Hal ini juga terkait temuan soal venue atau lokasi pertandingan yang belum selesai pembangunannya.
“Kami harap Satgas PON yang dibuat Pemerintah dengan menggandeng instansi penegak hukum juga dapat memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PON yang berantakan,” ucap Andreas.
Anggota Komisi X DPR RI yang berfokus pada pengawasan di bidang olahraga itu pun geram dengan perilaku oknum-oknum yang diduga melakukan penyelewengan. Menurut Andreas, seharusnya pihak penanggung jawab memikirkan kenyamanan atlet bukan malah mengeruk keuntungan pribadi.
