Persoalannya tak berhenti sampai di situ. Produktivitas sektor manufaktur yang menurun tajam mendorong banyak pelaku industri atau pabrik, baik skala besar maupun UMKM, melakukan penyesuaian. Salah satu opsi yang lazim dipilih adalah PHK untuk menurunkan biaya operasional. Data resmi kementerian tenaga kerja mencatat bahwa sepanjang periode Januari –Oktober 2024, total PHK dialami lebih dari 52.993 pekerja. Tahun lalu, total PHK mencapai 64.000.
Kini, sudah muncul asumsi kalau gelombang PHK di berbagai sektor industri bakal terus membesar hingga di atas 70.000 pekerja pada akhir tahun 2024. Jumlah pengangguran menjadi sangat besar jika ditambahkan dengan 10 juta komunitas Gen-Z yang tidak melanjutkan pendidikan dan tidak bekerja, sebagaimana diungkap Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024..
Terus bertambahnya angkatan kerja yang menganggur tentu saja memberi gambaran sangat jelas tentang fluktuasi daya beli masyarakat pada umumnya. Maka, tidaklah mengejutkan ketika BPS mengumumkan bahwa Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen pada September 2024. Ini adalah deflasi kelima berturut-turut, terhitung sejak Mei 2024.
Jumlah pengangguran yang terus membesar, melemahnya daya beli dan fakta tentang deflasi tentu saja memunculkan akibat lain. Relevansinya terlihat dari gambaran tentang menurunnya kelas menengah Indonesia dalam lima tahun terakhir. BPS mencatat, jumlah kelas menengah Indonesia tercatat 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk pada 2019. Per 2024, kelas menengah tersisa menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen. Data ini menjelaskan tentang adanya potensi pertambahan jumlah warga miskin jika tidak ada upaya yang segera untuk menciptakan lapangan kerja.
Data atau indikator-indikator tersebut di atas sama sekali tidak baru. Bahkan sudah menjadi perbicangan publik dalam berbagai kesempatan. Tentu saja ada tujuan ketika berbagai kalangan membanjiri data dan semua indikator tadi ke ruang publik. Katakanlah aktivitas membahas data dan indikator ekonomi itu ibarat aspirasi masyarakat atau pesan kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional.
Memang, di tengah ketidakpastian global seperti sekarang, upaya memulihkan ekonomi nasional tidak mudah. Namun, dengan berpijak pada fakta tentang kekuatan potensi dalam negeri, upaya pemulihan secara bertahap dapat dilakukan. Para ekonom yang akan membantu Prabowo, misalnya, perlu merumuskan strategi memulihkan kinerja sektor manufaktur. Salah prioritas kebijakan yang perlu dipertimbangkan penerapannya adalah mengendalikan impor produk-produk manufaktur.
Hari-hari ini, ragam produk manufaktur asal impor praktis menguasai pasar dalam negeri karena arus masuknya tak terkendali. Produk-produk impor itu dijual dengan harga sangat murah. Demikian tingginya volume produk impor yang membanjiri pasar Indonesia menyebabkan sejumlah perusahaan atau produsen dalam negeri gulung tikar dan mem-PHK pekerja. Sekadar untuk dicatat, sektor manufaktur dalam negeri tidak hanya melibatkan industri skala besar, melainkan juga puluhan juta UMKM serta industri rumah tangga. Sektor manufaktur dalam negeri dengan produktivitas tinggi akan menyerap banyak tenaga kerja.
Prioritas kebijakan lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah upaya merawat dan memperkuat daya beli masyarakat. Negara selalu berharap konsumsi masyarakat terus menguat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Maka, wacana tentang kebijakan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen patut dipertimbangkan lagi, karena langkah ini akan semakin memperlemah daya beli masyarakat. (*)
Oleh: Bambang Soesatyo
Anggota DPR RI/Ketua
MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI
ke-20/Dosen Pasca Sarjana
Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)
