DPR Resmi Tetapkan Mitra Kerja Komisi, Berikut Data Lengkapnya

Anggota Dewan, Kritik Usulan Penggunaan Dana Zakat utk Program MBG

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi menetapkan pembagian mitra kerja untuk 13 komisi dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini, Selasa (22/10/2024). Keputusan ini diambil setelah melalui proses musyawarah dan mufakat antara seluruh fraksi yang ada di parlemen.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara langsung memimpin jalannya rapat paripurna dan membacakan daftar mitra kerja untuk masing-masing komisi, mulai dari Komisi I hingga Komisi XIII. Setelah daftar mitra kerja dibacakan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap keputusan tersebut.

“Sehubungan itu, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan komisi ketua dan wakil ketua alat kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui?” tanya Puan kepada seluruh anggota dewan.

Berikut Daftar AKD dan Komisi DPR Periode 2024-2029:

Komisi I
Ketua: PDIP, Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat.

Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

Mitra kerja:
1. Kementerian Luar Negeri.
2. Kementerian Pertahanan.
3. Kementerian Komunikasi dan Digital.
4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN).
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II
Ketua: NasDem, Wakil Ketua : PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat

Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra kerja:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III
Ketua : Gerindra, Wakil Ketua : PDIP, Golkar, NasDem, PKB.
Ruang lingkup: Penegakan Hukum

Mitra kerja:
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi VI
Ketua : Gerindra, Wakil Ketua : PDIP, Golkar, PKS, PAN.

Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan.

Mitra kerja:
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V
Ketua: PDIP, Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, NasDem, PKB.

Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra kerja:
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI
Ketua: PKB, Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, PAN.

Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha

Mitra kerja:
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII
Ketua: PAN, Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, PKB.

Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

Mitra kerja:
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII
Ketua : PKB, Wakil Ketua : PKS, Gerindra, Golkar, PDIP.