Mengusulkan Wamen untuk bertugas khusus mengawasi, tegasnya, juga akan mempercepat pemulihan BUMN di sektor pangan supaya menjadi lebih sehat. Tidak hanya itu saja, ia menilai pengawasan intensif turut berperan penting demi memastikan BUMN pangan berkontribusi aktif mewujudkan swasembada pangan di Indonesia, sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menekankan target utama swasembada, satu di antaranya adalah swasembada pangan. Sebab itu, ia menyetujui adanya alokasi anggaran sebesar Rp 146 triliun untuk swasembada pangan. Anggaran tersebut akan disalurkan untuk membiayai 4 (empat) program kerja utama.
Di antaranya, pertama untuk penyediaan pupuk BUMN Pangan sebesar Rp 44 triliun. Kedua untuk ketahanan pangan yang berasal dari dana desa sebesar Rp 16,25 triliun. Ketiga untuk membiayai Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai operator Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun. Terakhir untuk Program Cetak Sawah sebesar Rp15 triliun.
Maka dari itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini turut mendorong kolaborasi supaya pengawasan lebih intensif akan membantu mempercepat perbaikan BUMN pangan, sehingga dampaknya bisa segera langsung dirasakan oleh masyarakat. Ia pun juga mengingatkan agar rekomendasi terkait penyelesaian masalah BUMN pada periode sebelumnya segera diimplementasikan.
“Semua BUMN pangan juga sedang bermasalah. Oleh karenanya, bagaimana memperbaiki situasi ini karena bagaimanapun juga BUMN ini sangat erat hubungannya dengan rakyat,” tandas legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu.[zul]
