“Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” tutur Megawati.
“Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” sambungnya.
Megawati menegaskan ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan.
“Saya mengenal baik Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali. Jawa Tengah bukan hanya ‘kandang banteng’, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme,” ucap dia.
“Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan,” sambung Megawati.
Namun, lanjut dia, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman.
“Apa yang terjadi saat ini sudah diluar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani,” kata Mgeawati.
3. Minta Seluruh Kader Suarakan Kebenaran dengan Lima Cara
Megawati pun meminta kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus menerus jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran.
“PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat, bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan,” beber dia.
“Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan,” sambung Megawati.
Berkaitan dengan hal tersebut, Megawati mengeluarkan lima imbauan. Pertama, kata dia, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.
Kedua, lanjut Megawati, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.
“Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi,” terang dia.
“Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran,” tutup Megawati.[asp]
