Namun, Rano juga mengingatkan bahwa masih ada tantangan besar yang dihadapi, seperti kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan nilai mencapai Rp3,6 miliar. Kasus ini semakin mencoreng citra peradilan setelah terungkap adanya keterlibatan mantan pejabat MA dengan aset sebesar Rp920,9 miliar.
“Kita semua prihatin dengan kasus suap ini, namun saya yakin MA dapat menjadikannya sebagai pelajaran penting untuk lebih tegas dan transparan dalam membenahi peradilan,” kata Rano.
Sebagai legislator, Rano menegaskan dukungannya terhadap reformasi yang diinisiasi oleh MA. Ia percaya bahwa Ketua MA Sunarto memiliki kapasitas dan integritas untuk membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan Indonesia. “Ketua MA telah menunjukkan arah yang jelas dalam memberantas hakim-hakim nakal dan mafia kasus. Ini merupakan awal yang baik,” ujarnya.
Rano juga menambahkan bahwa Komisi III DPR RI siap mendukung MA dalam melakukan pengawasan yang lebih ketat serta memberantas praktik korupsi di lingkungan peradilan. “Kami di Komisi III akan terus mengawal dan mendukung MA untuk menciptakan peradilan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Kepercayaan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama,” tutupnya. [dnl]
