Laporan pertama oleh GAMBU pada 31 Juli 2024 mendesak pemeriksaan Menteri Agama saat itu, diikuti oleh Front Pemuda Anti-Korupsi (1 Agustus), mahasiswa STMIK Jayakarta (2 Agustus), AMALAN Rakyat (5 Agustus), dan Jaringan Perempuan Indonesia (6 Agustus).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, memperkirakan penyelidikan mencakup tahun-tahun sebelumnya, sehingga cakupan perkara bisa meluas.
Dengan pemanggilan tokoh publik seperti Khalid Basalamah, KPK menunjukkan komitmen kuat untuk mengungkap jaringan korupsi kuota haji.
Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan kasus ini agar keadilan segera ditegakkan.[dit]
