“Kami meminta polisi segera mengungkap, menangkap, dan membawa inisial AS ke meja hijau. Jangan biarkan aktor besar kebal hukum, sementara masyarakat kecil justru dikriminalisasi,” tegasnya.
Mereka juga mendesak Polda Kalbar untuk membuka informasi kasus PETI secara transparan kepada publik dan membentuk tim pemantau independen untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan menyeluruh.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah kewajiban reklamasi dan restorasi lingkungan oleh perusahaan tambang, serta pemberian sanksi tegas bagi yang melalaikannya.
Aliansi ini memperingatkan bahwa jika aparat dan pemerintah terus membiarkan pelaku utama PETI berkeliaran, maka ketimpangan hukum di Kalbar akan semakin nyata.
“Kami menyerukan masyarakat luas untuk tetap kritis, bersatu, dan mengawasi isu ini. Tambang ilegal tidak boleh dibiarkan terus menjadi alat perampokan sumber daya dan perusak ruang hidup rakyat Kalbar,” tutup Korlap Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo.
