JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Sebuah wacana internal di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi sorotan publik, yaitu mengenai usulan pelarangan penggunaan masker atau penutup wajah bagi para tahanan saat ditampilkan di hadapan media.
Wacana ini memicu dilema yang kompleks, menempatkan KPK pada persimpangan antara prinsip transparansi publik dalam penegakan hukum dan keharusan untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) serta asas praduga tak bersalah yang melekat pada setiap individu yang belum divonis.
Salah satu alasan utama di balik munculnya usulan ini adalah untuk memitigasi risiko kesalahan dalam pemberitaan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengakui bahwa penggunaan masker, kacamata hitam, hingga hoodie yang menutupi wajah secara berlebihan dapat menyulitkan awak media untuk melakukan identifikasi.
“Kami juga memitigasi supaya tidak terjadi kesalahan dalam publikasi, kesalahan dalam pemberitaan misalnya, karena tersangka terlalu menutup wajahnya,” ungkap Budi. Hal ini penting untuk memastikan akurasi informasi yang diterima oleh masyarakat luas.
