DEMO Nepal 2025 bukan sekadar aksi rakyat menolak korupsi sebagaimana digambarkan media global.
Demo Nepal adalah cermin perebutan pengaruh asing di jantung Himalaya.
Bila bangsa Indonesia tidak bisa belajar dari apa yang terjadi di Nepal, kita bisa jatuh pada jebakan yang sama: gerakan yang dibungkus jargon hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan, tetapi sesungguhnya diarahkan untuk melemahkan negara dan melayani kepentingan asing.
Nepal di Persimpangan Himalaya.
Nepal berada di posisi geografis yang sangat strategis, diapit India dan Tiongkok. Jalur Himalaya bukan sekadar bentang alam, tetapi juga koridor energi, perdagangan, dan pengaruh diplomasi.
Proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas Beijing memperkuat hubungan Nepal dengan Tiongkok, dan inilah yang membuat blok Barat semakin resah. Demo besar 2025 yang mengguncang Nepal tidak bisa dilepaskan dari konteks tersebut.
Nepal tidak hanya menghadapi persoalan domestik, tetapi juga tarik-menarik kepentingan global, sehingga aksi massa besar ini tidak bisa hanya dibaca sebagai protes rakyat semata, melainkan sebagai bagian dari skenario yang lebih luas.
Pola Global: Dari Timur Tengah ke Asia.
Demo Nepal 2025 memperlihatkan pola yang serupa dengan apa yang pernah terjadi di berbagai negara lain.
Di Mesir, jatuhnya Hosni Mubarak hanya mengembalikan dominasi militer. Di Libya, tumbangnya Gaddafi membuat negara itu runtuh dan terjebak dalam perang saudara.
Di Ukraina, lengsernya Yanukovych membuka jalan panjang menuju konflik dengan Rusia. Bahkan di Suriah, Sudan, dan Tunisia, gerakan rakyat yang dipoles dengan isu HAM hanya melahirkan instabilitas politik dan penderitaan rakyat.
“Pelajaran dari semua negara itu jelas: rakyat dimobilisasi, rezim dijatuhkan, lalu negara masuk dalam jurang kekacauan; inilah sebabnya kita harus memandang demo Nepal bukan sekadar aksi moral, tetapi sebagai sinyal bahaya bagi negara-negara lain yang sedang diawasi kekuatan asing,” tegas Haidar Alwi.
Membaca 17+8 Tuntutan dengan Kecermatan.
Di Indonesia, munculnya 17+8 tuntutan dari sebagian kelompok perlu dikaji dengan sangat hati-hati.
Sebagian isi memang terdengar normatif, namun cara penyampaian dalam bentuk ultimatum sangat mirip dengan pola destabilisasi yang dipakai di luar negeri.
Tuntutan itu bisa jadi dipakai untuk melemahkan legitimasi pemerintah yang sah sekaligus bisa jadi menimbulkan polarisasi masyarakat.
