“Pemerintah tidak lagi menjadi pengatur pasar, tapi sudah ikut berdagang. Investor tentu akan berpikir ulang menanam modal di negara yang aturannya seperti ini,” tambah Uchok.
Di sisi lain, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) justru memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian ESDM terkait mekanisme impor BBM satu pintu melalui Pertamina.
Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menilai kebijakan itu tepat untuk membatasi dominasi swasta dalam menguasai sumber daya energi nasional. Ia menjelaskan bahwa meskipun ada pembatasan, pemerintah tetap memberi kuota impor besar bagi swasta, bahkan meningkat hingga 110 persen pada tahun 2025.
“Pemerintah justru mendukung swasta. Jadi tidak ada niat memonopoli bisnis BBM. Kalau mereka bilang Pertamina memonopoli, itu tidak benar,” tegas Arie.
Arie juga menanggapi isu terkait kandungan etanol dalam BBM Pertamina yang dianggap sebagai bentuk oplosan. Ia menilai tudingan itu tidak relevan karena praktik pencampuran bahan bakar juga lazim dilakukan oleh SPBU swasta.
“Swasta juga melakukan oplosan. Mereka minta base bensin untuk dicampur lagi. Jadi jangan playing victim seolah-olah dizalimi. Pertamina milik rakyat, sedangkan swasta sebagian besar asing. Negara harus tetap mengatur swasta, bukan sebaliknya,” tutup Arie Gumilar.[Zul]
