JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET | Wartawan senior Bambang Harimurti (BHM) menyoroti peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut BHM, keterlibatan Polri bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang bisa menjadi bumerang bagi program ambisius ini.
Dalam pemaparannya, BHM mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kegagalan eksekusi program yang dinilainya baik.
“Mimpi buruk saya adalah kalau program yang baik ini, gara-gara dalam eksekusi ada masalah, malah berbalik menjadi bumerang,” ujar BHM, Rabu 12 November 2025.
Ia mencontohkan kasus di India, negara yang menjadi inspirasi program ini, di mana satu sekolah pernah mengalami tragedi 22 anak meninggal akibat keracunan makanan. “Ada waktu yang nyuci alat masak, ada zat kimia. Wah, skandal besar,” kenang BHM.
BHM juga mengingatkan soal karakteristik fisiologis masyarakat Indonesia. “Mayoritas orang Indonesia itu alergi susu. Jadi kalau tahu-tahu dipaksain minum susu, diare dia,” tegasnya.
Pengalaman pribadi BHM memperkuat peringatan ini. Ketika ia membantu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di rumahnya dan memberikan susu, banyak anak yang mengalami diare. “Akhirnya kita ganti kacang hijau,” katanya.
Masalah serupa juga terjadi dengan alergi kacang yang bisa berakibat fatal. “Sekarang misalnya alergi kacang itu, anak-anak bisa mati kalau makan kacang,” peringatannya.
BHM menilai keterlibatan Polri dalam program MBG saat ini masih bersifat transisi.
“Polisi ini sekarang transisi. Karena ini hal yang baru, kalau dilaksanakan tidak dengan benar bisa mengakibatkan masalah keamanan, makanya intel harus masuk,” jelasnya.
Kendati begitu, BHM menyinggung keunggulan Polri dalam mengelola SPPG yang menurutnya, terletak pada kemampuan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat.
“Polri termasuk Indonesia yang jagoan dalam soal standar operasional, apalagi SPPG POLRI itu kemarin mendapat apresiasi Presiden Prabowo yang pengelolaannya paling baik,” katanya.
Ia mengusulkan beberapa protokol penting dalam hal pelaksanaan program MBG ini diantaranya ; Sekolah harus mencatat siswa yang memiliki alergi makanan tertentu. Sebelum pemberian makanan, harus dikonfirmasi dulu potensi alergi.
Guru-guru harus dilatih mengenali gejala dan respons cepat jika ada masalah kesehatan. Prosedur cuci tangan dan penanganan darurat harus diajarkan dengan jelas.
“Jika perlu tambahan suplemen makanan untuk anak-anak seperti vitamin yang fungsinya untuk menekan angka stunting,” ujar Bambang mantan Pemred Tempo.
Data terbaru menunjukkan program ini telah menjangkau 29,6 juta penerima manfaat, dengan 9.406 dapur SPPG beroperasi di 514 kabupaten/kota. Yang lebih mengesankan, model SPPG yang dikelola POLRI berhasil mencatat tingkat keamanan pangan 99,1% dengan waktu distribusi rata-rata hanya 2,3 jam.
BHM membandingkan keterlibatan Polri dengan konsep “community policing” (kepolisian warga) yang ia pelajari di Jepang.
Polisi tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat, termasuk membantu anak-anak mengerjakan PR.
