Akar masalah utama, menurut Hendrik, terletak pada sistem penyaluran kredit perbankan, khususnya bank-bank besar. Ia menyatakan bahwa kredit lebih sering disalurkan kepada pengusaha besar atau “titipan politisi,” yang menyebabkan ketidakmerataan dan menghambat lahirnya pengusaha baru. Kebijakan ini dinilai membuat “orang kaya makin kaya,” sementara kelas menengah akan kesulitan untuk naik kelas.
Bank BUMN Harus Kembali Jadi Agen Pembangunan
Hendrik mendesak perbankan, terutama Bank BUMN, untuk segera merevolusi kebijakan kreditnya. Saat ini, perbankan cenderung menjadikan kolateral (aset jaminan) sebagai fokus utama daripada kelayakan proyek. Kebijakan ini menguntungkan pengusaha yang sudah mapan dan mempersulit pelaku usaha menengah untuk berkembang, mengubah peran bank menjadi seperti “pegadaian.” Bank BUMN seharusnya kembali pada visi awalnya sebagai agen pembangunan dan tidak hanya berorientasi pada profit semata, meskipun memahami adanya trauma krisis 1998. Terkait investasi asing, ia juga mengusulkan regulasi yang lebih ketat untuk menutup celah nominee lokal yang kerap digunakan untuk mengakali aturan kepemilikan.[dit]
