Modus Operandi Kode “7 Batang”
Kasus ini berakar dari OTT yang menyeret mantan Gubernur Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR. Para tersangka diduga meminta fee sebesar 5 persen atau sekitar Rp7 miliar dari proyek pembangunan jalan dan jembatan. Istilah “7 batang” digunakan sebagai kode dalam negosiasi gelap tersebut.
Pejabat yang menolak memberikan setoran diancam dengan mutasi atau pencopotan jabatan, yang menunjukkan adanya tekanan sistematis dalam pengelolaan anggaran daerah.[dit]
Drama berlanjut pada Kamis (2/7). Syah menugaskan mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Syahrial, untuk menjemput uang tersebut dari Yaqub di sebuah kafe di Medan, dilansir dari detikcom. Setelah serah terima…
FAKTANASIONAL.NET – Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin meninjau langsung lokasi proyek pembangunan drainase di Singkawang pada Jumat (3/7/2026). Peninjauan ke kawasan Jalan Raya Sekok Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan ini…
Polah koruptif Suhadirman berlanjut pada 2026. Ia diduga kembali meminta “syarat” berupa mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar kepada calon yang ingin menduduki posisi Sekretaris Daerah…
Perkara ini bermula saat audit BPK atas laporan keuangan Pemkab Muara Enim TA 2025 menemukan pelanggaran material. Untuk menutupi temuan tersebut, pihak Pemkab melalui perantara diduga melakukan negosiasi dengan pihak…
