Hukum  

Update Kasus Kuota Haji: KPK Tunggu Laporan Audit Kerugian Negara dari BPK

Gedung Merah Putih KPK
Bupati Muara Enim Edison berjalan melewati kerumunan awak media saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan./fkn

Alih-alih mengikuti ketentuan porsi haji reguler yang lebih besar, pembagian justru dilakukan secara merata yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Sejumlah nama besar telah masuk dalam daftar cegah ke luar negeri demi kelancaran penyidikan.

KPK telah meminta keterangan dari berbagai pihak, mulai dari pejabat kementerian hingga asosiasi travel haji, untuk mengklarifikasi diskresi yang diambil dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut.[dit]