Penggunaan rekening virtual account dalam MBG secara teori adalah langkah maju. Sistem ini memungkinkan ketertelusuran transaksi dan mengurangi risiko transaksi tunai. Namun audit publik berulang kali mengingatkan bahwa teknologi hanya sekuat tata kelola yang mengaturnya.
Dalam sejumlah LHP BPK atas pengelolaan dana pendidikan dan bantuan sosial, BPK antara lain mencatat situasi di mana rekening yang seharusnya menjadi alat transparansi justru dikuasai atau dipengaruhi pihak di luar penanggung jawab formal. Masalahnya bukan pada sistem digitalnya, melainkan pada relasi kewenangan, pengawasan, dan kejelasan aturan.
Dalam konteks MBG, diprediksi pertanyaan audit yang wajar muncul adalah: siapa yang mengendalikan virtual account dapur, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan sejauh mana publik dapat menguji alur dan kinerjanya?
*Portal pendaftaran dapur yang tertutup*
Risiko berikutnya yang tidak kalah penting adalah mekanisme pendaftaran dan seleksi dapur MBG yang belum sepenuhnya terbuka untuk diuji publik. Ketertutupan informasi mengenai kapan didaftar, kriteria seleksi, daftar dapur yang lolos, serta mekanisme keberatan, itu berpotensi menciptakan asimetri informasi. Ini sangat rentan! Dan tentu sangat mudah diaudit!
BPK, dalam berbagai pemeriksaan atas program pemberdayaan ekonomi dan bantuan pemerintah, secara konsisten menekankan bahwa proses seleksi yang tidak transparan merupakan sumber kerentanan tata kelola. Dalam MBG, kondisi ini bukan tuduhan, melainkan peringatan dini agar ruang gelap administratif tidak berkembang menjadi masalah hukum di kemudian hari!
*Jika audit datang: peta risiko yang terbaca*
Berdasarkan pola LHP BPK selama bertahun-tahun, beberapa risiko yang secara teoritis dapat menjadi perhatian audit antara lain: sistem pengendalian internal yang belum sepenuhnya matang, batas kewenangan antar lembaga dan pelaksana yang berpotensi tumpang tindih, indikator kinerja yang masih menekankan jumlah porsi, bukan dampak substantif, dan transparansi informasi yang belum sepenuhnya dapat diuji publik.
Ini bukan vonis, melainkan peta risiko yang justru bertujuan mencegah kegagalan.
*Audit akan menulis dan sejarah akan membaca*
Anak-anak di sekolah-sekolah itu tidak perlu memahami istilah virtual account atau LHP BPK. Mereka hanya membutuhkan makanan bergizi yang datang tepat waktu agar mereka bisa belajar dengan kepala tegak, bukan perut kosong.
MBG adalah ujian bagi negara, itu bukan ujian niat baik, melainkan ujian tata kelola. Teknologi dan anggaran besar tidak akan berarti tanpa keterbukaan, kejelasan kewenangan, dan pengawasan publik yang sehat!
*Masa depan tidak meminta kita memilih antara memberi makan atau mendidik. Masa depan menuntut kita mampu melakukan keduanya dengan cerdas, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dan seperti biasa, catatan audit akan menjadi saksi apakah negara lulus, atau harus mengulang pelajaran yang sama.*
Oleh Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)
