Survei ACCA 2025 bilang 81% wajib pajak enggan bayar karena kasus begini. Dampaknya? Negara rugi triliunan, industri lokal mati suri karena impor ilegal, dan rakyat makin sinis, “Bayar pajak buat apa, kalau akhirnya masuk kantong oknum?”
Kenapa sulit diberantas, wak? Pertama, ganti menteri nggak cukup. Sejarah sebagai bukti. Ali Wardhana 1968 sudah akui korupsi Bea Cukai merajalela, kongkalikong dengan importir. Radius Prawiro 1969 janji perangi penyelundup sampe akar. Soeharto bekukan 1985, tapi balik lagi.
Era reformasi, SBY bentuk KPK 2002, tapi korupsi upgrade. Dari amplop ke sistem under-invoicing, safe house buat simpan suap. Ini seperti brankas berjalan yang KPK temuin di kasus Bea Cukai 2026. Emas jadi tren suap karena compact dan harganya naik terus.
Kedua, tunjangan sultan. Pegawai Bea Cukai gaji plus tukin bisa bikin PNS lain iri. Premi denda sampe 50%, tapi korupsi tetap jalan. Data X bilang, tukin tinggi justru nggak cegah korupsi, rasionalisasi itu gugur.
Ketiga, diskresi tinggi tanpa pengawasan ketat. Jalur impor bisa dimanipulasi, pemeriksaan pajak bisa “diatur”. Kasus 2020-2024 impor tekstil rugikan negara Rp1,6 triliun, vonisnya ringan.
Di X, warganet ramai, “Bongkar tikus Bea Cukai, safe house sudah tahu sejak lama tapi baru sekarang dibuka.”
Analisis saya, ini bukan soal individu, tapi struktural. Korupsi di Bea Cukai dan Pajak kayak gunung es, yang keliatan cuma puncaknya. Data KPK 2026, OTT Bea Cukai tangkap 17 orang, tapi berapa lagi yang lolos? Pajak juga, aliran ke pusat masih diselidiki. Sulit karena interkoneksi antara pejabat, pengusaha, bahkan intel internal terlibat.
Menteri Purbaya bilang OTT ini “syok terapi”, ancam pecat dan rumahkan, tapi sejarah bilang reformasi cuma pidato kalau nggak ada transparansi total dan teknologi anti-korupsi seperti AI monitoring.
Dampak ekonomi. Negara kehilangan ratusan miliar per tahun, inflasi naik karena barang ilegal banjir, UMKM mati.
Gimana cara stopnya, wak? Pakai orang luar lagi kayak Soeharto? Atau seperti kata netizen, “Bongkar & Bakar Tikus” total? Butuh reformasi radikal.
Audit independen, whistleblower protection, dan gaji proporsional tanpa privilege. Kalau nggak, drama ini bakal tayang season baru tiap tahun, aktor ganti, tapi plot sama, pundi rupiah lari ke kantong pribadi. Ups, jangan sampe Kim Jong Un beneran dipanggil!
Baca Juga: Kasus Korupsi Wali Kota Madiun, KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik
Oleh : Rosadi Jamani (Ketua Satupena Kalbar)
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.
