Nama-nama besar di parlemen mulai mencuat dalam berkas perkara, termasuk dugaan adanya permintaan fee sebesar 10 persen dari nilai proyek. KPK menegaskan bahwa keterangan saksi-saksi kunci sangat diperlukan untuk memperkuat bukti keterlibatan pihak-pihak lain dalam konspirasi anggaran ini.
Penyelidikan ini menunjukkan bahwa sektor transportasi darat masih menjadi area rawan praktik korupsi. Dengan melibatkan belasan anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai saksi, KPK berupaya membongkar pola pemerasan yang merugikan keuangan negara.
Penindakan tegas ini diharapkan memberikan efek jera terhadap praktik lancung dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, terutama di lingkungan Kementerian Perhubungan.[dit]
