Ancaman pidananya tak main-main. Maksimal seumur hidup, minimal satu tahun.
Negara memang tak boleh kalah oleh korupsi. Setiap rupiah uang publik adalah hak rakyat. Dana BOK bukan sekadar angka di laporan. Ia adalah obat untuk yang demam, vitamin untuk ibu hamil, bensin motor petugas yang menyusuri jalan desa. Jika benar disalahgunakan, tentu ada yang dirugikan.
Namun hukum juga harus tegak lurus, bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kuasa hukum DL, Fikri Riza, menyatakan kliennya merasa menjadi tumbal.
Ia menyoroti, dari sekian banyak puskesmas di Muaro Jambi, hanya Kebun IX yang diperiksa. Padahal, menurutnya, sistem Dana BOK sama di setiap puskesmas.
“Jika di Kebon IX dianggap ada penyimpangan, maka demi keadilan, seluruh puskesmas di Muaro Jambi juga harus diperiksa dengan parameter yang sama,” ujarnya. Ia juga meminta agar aliran dana diungkap seterang-terangnya.
Di sinilah publik menunggu. Bukan sekadar vonis, tapi kejelasan. Bukan sekadar hukuman, tapi kebenaran yang utuh. Apakah ini kesalahan sistem, kelalaian administrasi, atau memang niat jahat?
Pengadilan Tipikor Jambi nanti yang akan menjawab.
Sementara itu, dua rompi merah muda itu telah memasuki babak baru hidup mereka. Di balik jeruji, waktu berjalan lebih lambat. Mungkin, setiap detiknya diisi dengan pertanyaan yang sama, di mana langkah mulai keliru?
Kita boleh marah pada korupsi. Kita wajib marah.
Tapi kita juga tak boleh kehilangan empati pada manusia. Karena di setiap perkara, selalu ada sisi sunyi yang tak tertulis di berkas.
Biarlah hukum bekerja. Biarlah fakta dibuka seterang matahari.
Semoga, apa pun hasilnya nanti, keadilan benar-benar berdiri, bukan hanya sebagai teks undang-undang, tapi sebagai nurani bersama.
Baca Juga: Siapa pun Menterinya, Bea Cukai dan Pajak “Sarang” Korupsi
Oleh : Rosadi Jamani (Ketua Satupena Kalbar)
*Disclaimer : Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.
