CBA menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja non-prioritas, terutama yang berkaitan dengan konsumsi kegiatan birokrasi. Menurut Uchok, transparansi serta rasionalisasi anggaran menjadi penting agar penggunaan uang rakyat benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Sorotan ini muncul di tengah tuntutan publik agar pemerintah daerah lebih sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi warga. Sejumlah kalangan berharap alokasi belanja dapat lebih difokuskan pada program pelayanan publik, bantuan sosial, serta pembangunan yang berdampak luas.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekda DKI terkait kritik CBA tersebut. Namun, polemik ini diperkirakan akan terus bergulir seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
