Lebih jauh, Bamsoet menjelaskan bahwa dalam konteks BUMN, competitive intelligence tidak terbatas pada pemantauan pesaing bisnis. Konsep tersebut juga mencakup pemetaan risiko reputasi, analisis persepsi publik, hingga evaluasi efektivitas komunikasi perusahaan.
Ia turut menyinggung hasil survei PERHUMAS Indicators yang menunjukkan tingkat inovasi BUMN dinilai publik masih berada di bawah sektor swasta, yakni sekitar 69 persen berbanding 75,5 persen. Temuan ini, menurutnya, mengindikasikan perlunya pembenahan agar BUMN mampu membangun citra sebagai korporasi yang adaptif dan modern.
“Reputasi tumbuh dari konsistensi tata kelola, transparansi, dan keberanian membuka data kepada publik. Competitive intelligence harus menjadi fondasi manajemen risiko reputasi di setiap BUMN,” ujar Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya ini.
Dalam konteks transformasi digital, Bamsoet menambahkan bahwa modernisasi sistem bisnis harus berjalan beriringan dengan transformasi komunikasi publik. Dengan lebih dari 210 juta penduduk Indonesia terhubung ke internet dan media sosial menjadi ruang utama pembentukan opini, setiap kebijakan korporasi berpotensi diuji secara terbuka.
BUMN yang mampu memanfaatkan analisis sentimen digital, pemantauan media, dan pemetaan opini publik secara sistematis dinilai akan lebih siap menjaga stabilitas reputasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
“BUMN memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, pendekatan berbasis data dalam membangun reputasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” pungkas Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.[Zul]
