UNTUK kali ini saya dukung Prabowo. Bukan karena berharap dapat kursi komisaris, apalagi tiba-tiba dikirimi mobil dinas. Aura jenderalnya terasa. BUMN nakal yang suka lapor untung, padahal rugi, disikatnya. Jangan kasih ampun, Pak! Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Di Sidang Tahunan MPR, Prabowo mengaku dulu naif. Ia mengira BUMN hanya sekitar 300–400 perusahaan. Setelah Danantara dibentuk dan data dibongkar, ternyata jumlahnya mencapai 1.074 entitas. Seribu tujuh puluh empat!
Itu sudah bukan sekadar jumlah perusahaan. Itu seperti satu kampung semua warganya punya anak perusahaan. Ada perusahaan, anak perusahaan, cucu perusahaan. Kalau dibiarkan, sebentar lagi muncul BUMN cicit, buyut, sampai BUMN kantornya cuma meja, tetapi komisarisnya satu RT.
Yang membuat rakyat melongo adalah pengakuan Prabowo, sebagian BUMN selama ini melaporkan laba ternyata sebenarnya merugi. Presiden menggunakan kata sangat sederhana, “ngarang.” Kalau bahasa Dayak, pangalok.
Nah, ini baru bahasa yang mudah dipahami rakyat. Katanya laba, ternyata lubang. Katanya sehat, ternyata masuk ICU. Katanya perusahaan negara, tetapi uang negara pula yang terus disuntik.
Prabowo kemudian mengungkap pemerintah telah menutup 290 perusahaan tidak produktif. Target akhirnya lebih brutal. Sampai akhir tahun, jumlah BUMN akan dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan.
Dari 1.074 tinggal 300. Sisanya akan digabung, dirampingkan, atau ditutup. Ini bukan lagi diet korporasi. Ini sudah operasi sedot lemak nasional.
Lebih fantastis lagi, perampingan tersebut disebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun per tahun. Lima puluh triliun! Angka sebesar itu kalau ditumpuk dalam pecahan Rp100.000 mungkin bisa membuat gedung pencakar langit malu melihatnya.
Lalu muncul ancaman membuat para penghuni kursi empuk BUMN mungkin mendadak rajin berdoa. Prabowo membuka gagasan pengadilan ad hoc untuk mengusut dugaan korupsi direksi BUMN selama 30 tahun ke belakang. Tiga puluh tahun!
Arsipnya mungkin sudah berdebu, pelakunya mungkin sudah ubanan, tetapi kalau uang negara masih hilang, kenapa harus kedaluwarsa secara moral?
Prabowo juga membuka opsi amnesti khusus bagi mereka mengakui kesalahan dan mengembalikan uang negara. Keputusan akhirnya diserahkan kepada DPR.
