“Dari sejak 2017 Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi,” tuturnya.
Said menyoroti penyaluran subsidi LPG 3 kg sebagai contoh nyata lemahnya sistem pengawasan.
Saat ini, distribusi LPG bersubsidi masih dilakukan secara terbuka, sehingga siapa pun bisa mengaksesnya tanpa verifikasi ketat yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun yang naik terus, berdasarkan undang-undang harusnya tertutup tapi dijual terbuka karena belum ada sistem. Seharusnya pakai fingerprint atau retina mata yang berdasarkan DTKS,” tegas Said.
Potensi Penghematan Anggaran
Implementasi sistem biometrik ini diyakini mampu menekan volume subsidi secara drastis karena penyaluran menjadi lebih terkontrol dan transparan.
Jika verifikasi berjalan efektif, konsumsi LPG bersubsidi diprediksi akan menurun tajam.
Said memperkirakan, dengan sistem yang akurat, konsumsi LPG bersubsidi yang saat ini mencapai 8,6 juta metrik ton dapat ditekan hingga hanya menjadi maksimal 5,5 juta metrik ton.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengamankan hak masyarakat miskin, tetapi juga menjaga keberlanjutan APBN.
