Lebih jauh, Hamdi menilai bahwa pernyataan Purbaya tersebut juga menunjukkan kecenderungan defensif dalam komunikasi kebijakan.
Pemerintah saat ini tengah berupaya menjaga narasi stabilitas fiskal di tengah berbagai tekanan. Kebutuhan belanja besar, program prioritas yang mahal, serta ketidakpastian global.
Dalam situasi seperti ini, skenario harga minyak US$200 jelas menjadi ancaman serius. Ia bisa merusak asumsi makro, mengguncang APBN, dan memaksa penyesuaian kebijakan yang tidak populer.
“Alih-alih mengakui risiko tersebut, Purbaya memilih mereduksinya menjadi sesuatu yang layak ditertawakan,” ungkap Hamdi.
Ini bukan sekadar soal gaya bicara, lanjutnya. Ini soal cara pandang terhadap kritik dan ketidakpastian. Ketika pejabat publik mulai melabeli pandangan berbeda sebagai “bodoh”, ruang diskusi menyempit.
Ekonomi berubah dari arena analisis menjadi arena pembenaran. Kritik tidak lagi dilihat sebagai masukan, melainkan ancaman yang harus dilemahkan.
“Padahal, kebijakan yang kuat justru lahir dari pengakuan atas kemungkinan terburuk,” ungkap Hamdi.
Dia menilai, dalam dunia yang semakin tidak pasti—di mana konflik geopolitik dapat meledak sewaktu-waktu dan pasar bereaksi dalam hitungan jam—pendekatan linier seperti yang ditunjukkan Purbaya menjadi berbahaya.
“Ia mengasumsikan bahwa masa depan akan bergerak seperti masa lalu, stabil, dapat diprediksi, dan terkendali. Kenyataannya tidak demikian,” ujar Hamdi
“Ekonomi global hari ini lebih menyerupai sistem yang rapuh, penuh kejutan, dan sering kali irasional,” tambahnya.
Karena itu, lanjut Hamdi, skenario ekstrem bukanlah bentuk pesimisme, melainkan bentuk kewaspadaan. Bukan untuk dipercaya sepenuhnya, tetapi untuk dipersiapkan secara serius. Negara yang mengabaikan skenario buruk bukan negara yang optimis—melainkan negara yang lalai.
Purbaya boleh saja yakin bahwa harga minyak tidak akan menyentuh US$200 per barel. Tetapi keyakinan bukanlah kebijakan. Dan dalam ekonomi, kesalahan terbesar bukanlah membuat prediksi yang keliru, melainkan gagal mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan.
“Jika itu yang terjadi, maka yang bodoh bukanlah para ekonom yang membuat skenario—melainkan mereka yang menolak memahaminya,” pungkas Hamdi.[zul]
