FAKTANASIONAL.NET — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memberikan pembekalan strategis kepada para peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2026. Agenda krusial ini berlangsung di Gedung Utama II, Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Pertemuan ini dihadiri oleh para peserta dari berbagai unsur strategis, mulai dari jajaran pemerintahan, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga peserta mancanegara.
Langkah pembekalan ini selaras dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada perwujudan tata kelola pemerintahan efektif, responsif, berorientasi pelayanan publik, sekaligus mendongkrak kapasitas SDM pemimpin nasional dalam menjawab tantangan global.
Baca Juga: Gubernur Pramono Temani Wapres Gibran Tinjau Progres MRT
Dalam arahannya, Wapres menggarisbawahi bahwa seorang calon pemimpin wajib menumbuhkan kepekaan tinggi terhadap realitas kehidupan masyarakat.
Kebijakan yang mumpuni tidak boleh hanya bersandar pada teori di atas kertas atau perencanaan matang, melainkan harus berakar pada pemahaman kuat terhadap persoalan nyata di lapangan.
“Sebagai para calon pemimpin, ini harus ada kepekaan, peka terhadap apa yang terjadi di akar rumput,” tegas Gibran.
Soroti Ego Sektoral dan 145 Aturan Pupuk
Sebagai contoh konkret, Gibran menyoroti langkah pemerintah dalam menyederhanakan alur distribusi pupuk bagi para petani. Sebelumnya, tata kelola komoditas krusial ini dihadapkan pada tumpang tindih aturan yang sangat menyulitkan para petani di daerah.
Persoalan pelik seperti ini dinilai hanya bisa diurai jika seorang pemimpin mau turun langsung mendengar keluhan masyarakat bawah.
“Coba bayangkan 145 regulasi terkait pupuk. Sudah susah, mahal, kadang-kadang barangnya enggak ada, kita enggak ingin itu terjadi lagi,” ujar Wapres.
Bagi Gibran, kerumitan birokrasi tersebut menjadi bukti autentik mengapa kehadiran pemimpin yang paham kondisi riil lapangan sangat dibutuhkan, agar setiap kebijakan yang diputuskan bisa menjadi jawaban langsung atas kebutuhan riil masyarakat.
