FAKTANASIONAL.NET — Langkah berani Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menuai dukungan instansi legislatif.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap langkah hukum yang diambil Korps Adhyaksa tersebut untuk menyisir potensi rasuah di lembaga baru itu.
Penggeledahan maraton oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M. Jeffry, pada Rabu (3/6/2026).
Operasi lapangan ini menjadi sorotan tajam publik karena dilakukan tepat setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan total pada jajaran pimpinan BGN.
Menurut Sahroni, pengawasan ketat terhadap BGN sangat krusial mengingat program yang dikawal lembaga ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan ditopang oleh anggaran yang sangat fantastis.
Baca Juga: DPR Ingatkan Pemerintah Realistis Soal Kesiapan Guru Sebelum Wajibkan Bahasa Prancis di Sekolah
“Kami di Komisi III mendukung penuh langkah kejaksaan menindak tegas apabila terjadi korupsi di proyek MBG (Makan Bergizi Gratis). Karena MBG ini merupakan program yang sangat mulia dari pemerintah, namun karena dananya yang begitu besar, saya yakin sangat rawan sekali terjadi korupsi,” kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Puji Ketegasan Presiden Prabowo
Lebih lanjut, politikus Partai NasDem ini menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pembenahan internal di tubuh BGN merupakan sinyal kuat bagi seluruh pengelola anggaran negara.
Pergantian pimpinan lembaga dari Dadan Hindayana ke Nanik S. Deyang yang dibarengi dengan masuknya penyidik kejaksaan menunjukkan komitmen nol toleransi presiden terhadap penyelewengan.
Langkah preventif sekaligus represif dari kepala negara ini dinilai menjadi jaminan agar esensi dan output dari program peningkatan gizi nasional tersebut tidak terdistorsi oleh kepentingan segelintir oknum.
