“Jangan sampai ada kesan tebang pilih. Semua platform harus tunduk pada aturan yang sama,” tegas Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, kehadiran negara melalui aturan ini sangat krusial mengingat masifnya risiko yang dihadapi anak-anak di internet selama ini tanpa proteksi yang memadai.
“Negara sudah tepat hadir dalam pengaturan ini. Kita bicara soal generasi ke depan, jadi perlindungan harus diperkuat,” jelasnya.
Transformasi Ekosistem Digital
Terkait potensi penolakan dari kalangan remaja yang terdampak pembatasan akses, Nurul menganggap hal tersebut sebagai bagian dari dinamika penyesuaian yang wajar demi tujuan yang lebih besar.
“Penyesuaian pasti ada. Tapi kalau tujuannya melindungi, ini langkah yang memang harus diambil,” tambahnya.
Penerapan PP Tunas diprediksi akan mengubah peta industri digital di Indonesia.
Selain menuntut sistem verifikasi usia yang lebih ketat, kebijakan ini membuka peluang besar bagi tumbuhnya ekosistem digital ramah anak, seperti platform pembelajaran dan konten edukatif yang lebih aman bagi generasi muda.
