Selain itu, kondisi di wilayah Maluku Utara juga menunjukkan dampak kerusakan yang signifikan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku Utara merinci kerusakan di Kecamatan Batang Dua (Kota Ternate) meliputi 5 rumah rusak berat, 18 rumah rusak ringan, serta 4 bangunan gereja dengan tingkat kerusakan bervariasi. Di Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, melaporkan kerusakan rumah warga di beberapa kecamatan serta fasilitas Pelabuhan Speedboat di Tidore Utara. Ribuan warga di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Ibu (Halmahera Barat) dilaporkan masih mengungsi di dataran tinggi pasca-aktivasi sirine tsunami.
Di sisi lain, upaya pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas RI melaporkan bahwa tim SAR dari Kantor SAR Ternate, Manado, dan Gorontalo telah berhasil mengevakuasi korban serta terus melakukan asesmen intensif terhadap gedung-gedung publik guna memastikan keamanan sebelum masyarakat kembali dari pengungsian mandiri.
Seiring dengan perkembangan situasi tersebut, BNPB memperkuat langkah penanganan melalui instruksi lanjutan kepada pemerintah daerah. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan agar pemerintah daerah segera menetapkan Status Tanggap Darurat sebagai prasyarat penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan logistik secara akuntabel. Selain itu, BNPB juga menginstruksikan aktivasi Posko Tanggap Darurat guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan pakaian bagi para pengungsi.
Sebagai tindak lanjut konkret dari seluruh langkah tersebut, pemerintah pusat segera mengerahkan tim gabungan ke lokasi terdampak. Tim yang dipimpin oleh Kepala BNPB bersama Kepala Basarnas serta jajaran BMKG dijadwalkan berangkat menuju Sulawesi Utara dan Maluku Utara guna mempercepat penanganan pascagempa dan pemulihan masyarakat.**
