Isu infrastruktur yang belum siap pun akhirnya bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Data ini juga menunjukkan bahwa tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto saat ini sebenarnya bukan karena program MBG, melainkan karena faktor lain.
Program ini justru berpotensi menjadi titik lemah pemerintah jika ke depannya muncul masalah baru, seperti pemborosan anggaran atau tata kelola yang buruk.
Boros Anggaran tapi Minim Hasil?
Secara ekonomi, kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Anggaran besar yang dikucurkan negara belum sebanding dengan tingkat kepuasan yang didapat.
Jika terus dibiarkan, MBG bisa terjebak menjadi program “populis yang tidak efisien”—belanja negaranya tinggi, tapi manfaat dan dampak politiknya rendah.
Kita perlu bertanya apakah program ini sejak awal dirancang berdasarkan data yang kuat, atau hanya sekadar alat untuk menarik simpati politik jangka pendek?
Jika hanya mengejar popularitas, aspek penting seperti kesiapan infrastruktur dan keberlanjutan anggaran sering kali terabaikan.
Akibatnya, kebijakan ini hanya menjadi proyek simbolis yang rawan gagal.
Kesimpulan
Menganggap hasil survei ini sebagai sebuah keberhasilan adalah kekeliruan. Justru, survei ini mengungkap bahwa legitimasi program MBG masih sangat rapuh.
Popularitas tinggi tanpa kepuasan yang nyata bukanlah aset politik yang aman, melainkan beban yang bisa berbalik menyerang pemerintah.
Tanpa perbaikan kualitas dan distribusi, program ini berisiko menjadi simbol kegagalan kebijakan yang mengorbankan anggaran negara demi janji manis semata.[***]
Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER).
