Dalam konteks ini, TikTok berperan sebagai pengeras suara yang brutal. Berbeda dengan media konvensional yang menyediakan ruang untuk penjelasan pemerintah, TikTok bekerja melalui kekuatan visual, emosi, dan simbol ketidakadilan sosial.
Akibatnya, satu rekaman video mengenai makanan yang tidak layak konsumsi mampu meniadakan ribuan halaman presentasi pemerintah mengenai investasi sumber daya manusia atau klaim keberhasilan 99,99 persen.
Kata Hamdi, Ketidakpercayaan publik kian menebal mengingat skala fiskal MBG yang sangat masif.
Dengan anggaran tahun 2026 yang mencapai kurang lebih Rp335 triliun—setara dengan hampir seluruh subsidi energi nasional atau sekitar 8–9% dari total belanja negara—masyarakat secara otomatis melakukan perbandingan sosial.
“Di tengah realitas sekolah yang rusak, rendahnya kesejahteraan guru honorer, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta tekanan ekonomi yang menghimpit kelas menengah, kehadiran MBG dengan anggaran raksasa menciptakan kesan hilangnya sensitivitas prioritas negara (sense of priority),” tegasnya.
Mirisnya adalah, Pemerintah tampaknya belum sepenuhnya menyadari (atau masa bodoh, red) bahwa tantangan utama MBG saat ini tidak hanya terletak pada tata kelola fisik, melainkan pada peperangan persepsi digital.
Algoritma media sosial cenderung memperkuat konten dengan keterlibatan emosional tinggi, terutama yang berkaitan dengan rasa ketidakadilan.
“Tanpa adanya transparansi total dan komunikasi yang empatik, sikap defensif pemerintah hanya akan memperluas gelombang ketidakpercayaan,” tandas Hamdi.
Imbas lanjutannya, bagi Hamdi adalah jika persepsi bahwa program ini hanya mengenyangkan ekosistem pengelola terus mengakar dalam memori kolektif, maka MBG terancam berubah menjadi monumen pemborosan negara.
“Pada akhirnya, biaya politik untuk memulihkan kepercayaan yang hilang tersebut bisa jauh melampaui nilai anggaran Rp335 triliun itu sendiri,” tuntas Hamdi.
(Kalau sudah demikian, siapa yang bakal untung dan siapa yang buntung?, red)
