FAKTANASIONAL.NET – Kondisi demokrasi Indonesia di tahun 2026 tengah berada dalam sorotan tajam menyusul munculnya fenomena yang disebut sebagai “penjinakan kampus”.
Berdasarkan analisis kritis dari Hamdi Putra, perwakilan Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), pemerintah kini dinilai lebih memilih pendekatan kooptasi simbolik dan ekonomi daripada represi terbuka.
Pola ini dianggap jauh lebih berbahaya karena melemahkan daya kritis intelektual melalui cara-cara yang terlihat halus dan kolaboratif.
Pola pertama dimulai dengan pengumpulan ribuan rektor dan guru besar di Istana oleh Presiden Prabowo pada awal tahun. Langkah ini dipandang bukan sekadar forum strategis, melainkan upaya menarik otoritas intelektual ke dalam orbit legitimasi kekuasaan.
Jarak kritis yang seharusnya dijaga oleh universitas terhadap negara perlahan terkikis, mengubah peran kampus dari pengawas independen menjadi bagian dari narasi besar pemerintah.
