Jika media tidak netral, lanjut Didik, maka akan muncul arus propaganda dan pencitraan, yang tidak ada gunanya bagi publik dan bagi perbaikan demokrasi.
Media dengan teknologi bigdata dan IT bisa berubah menjadi mesin framing pembentuk persepsi, yang palsu dan menjadi alat propaganda politik. Informasi dibuat bdari media seperti ini tidak lebih dari membangun citra ala konsultan politik dan narasi yang tidak menjelaskan realitas, tetapi bahkan bisa dipakai memanipulasi opini publik.
“Dalam ilmu komunikasi politik ini sering disebut manufacturing consent,” tandasnya.
Karena itu, Didik yang mencuat sebagai pendiri INDEF menilai pemerintah tidak perlu mengumpulkan, mengorganisasikan, memberi arahan kepada media-media yang ada dan sudah berkembang memainkan peranannya sendiri.
“Jika dikumpulkan dan diorganisir seperti itu, maka fungsi menerangi ruang publik secara sehat akan hilang. Peranan sebagai watchdog akan berhenti dan bisa jadi menjadi alat legitimasi saja,” tuntas Didik J. Rachbini.
