R. HAIDAR ALWI (Cendekiawan/Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
SEJARAH politik Indonesia menunjukkan satu pelajaran paling penting. Tidak ada kekuasaan yang runtuh hanya karena kritik. Kekuasaan biasanya runtuh ketika pemerintah gagal membaca tanda-tanda peringatan, menganggap legitimasi akan bertahan selamanya, lalu mengulangi kesalahan yang pernah menjatuhkan rezim sebelumnya.
Presiden Prabowo Subianto perlu melihat kejatuhan Soekarno dan Soeharto bukan sebagai kisah masa lalu, melainkan sebagai alarm sejarah. Sejarah ada bukan untuk dipuja, tetapi untuk dipelajari agar bangsa tidak mengulang pola kehancuran yang sama.
Soekarno jatuh ketika negara terlalu bergantung pada figur sentral, ekonomi memburuk, elite pecah, dan pemerintah kehilangan kemampuan menjaga keseimbangan politik nasional.
Soeharto jatuh ketika kekuasaan terlalu lama menumpuk pada lingkaran sempit, kritik dianggap ancaman, ketimpangan melebar, dan negara kehilangan kepercayaan publik akibat korupsi serta krisis ekonomi.
Dua era berbeda itu memiliki pesan identik. Ketika pemerintah berhenti mendengar peringatan publik, maka jarak antara kekuasaan dan rakyat mulai berubah menjadi jurang.
Pelajaran paling penting bagi pemerintahan hari ini adalah bahwa stabilitas tidak bisa dibangun hanya dengan citra kekuatan negara.
Stabilitas sejati lahir dari legitimasi. Dan legitimasi hanya bertahan jika rakyat merasa negara masih adil, rasional, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan elite.
Dalam banyak negara, penguasa biasanya mulai kehilangan arah ketika merasa kritik adalah musuh negara. Padahal sejarah menunjukkan kebalikannya. Kritik sering menjadi sistem peringatan dini sebelum krisis membesar.
