“Perkara ini menyangkut fondasi akidah umat Islam, mulai dari pandangan terhadap Allah, wahyu, hingga klaim pengakuan sebagai Imam Mahdi. Kami meminta kepastian hukum agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” ujar Habib Rizal.
Senada dengan itu, Muhammad Abduh MT selaku pelapor menyayangkan terbitnya SP3 di tengah kuatnya alat bukti yang telah diserahkan ke penyidik.
Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Rasmidi, serta dihadiri jajaran Komisi V dan perwakilan Ditreskrimum Polda Kalbar.
DR. Sumin, salah satu saksi pelapor, mengungkapkan adanya indikasi error in persona atau kesalahan subjek hukum dalam penghentian perkara tersebut. Hal ini memberikan peluang bagi pelapor untuk menyodorkan bukti-bukti baru guna membuka kembali penyelidikan.
Di sisi lain, Kompol Leli Suheli dari Polda Kalbar menyatakan pihaknya akan mengakomodasi aspirasi tersebut, meskipun penjelasan teknis tetap berada di bawah wewenang Humas Polda.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalbar menyatakan siap memfasilitasi jika aliansi ingin membawa persoalan ini ke tingkat pusat melalui Komisi III DPR RI, demi menjaga kondusivitas serta kerukunan beragama di Bumi Khatulistiwa.[dit]
