“Dengan begitu, likuiditas operasi jangka panjang perusahaan tidak terganggu sehingga investor juga ada jaminan jika mereka tidak akan merugi dengan kebijakan DHE,” jelas Udin.
Dorong Royalti Progresif untuk Amankan Hilirisasi
Di sisi lain, rencana kenaikan tarif royalti dan bea keluar minerba memicu kekhawatiran akan membengkaknya biaya produksi pada sektor hilirisasi nikel.
Menyikapi hal itu, Udin meminta pemerintah menerapkan skema royalti yang progresif dan adaptif.
Menurutnya, formulasi royalti sebaiknya dikalibrasi secara dinamis mengikuti fluktuasi harga komoditas global. Dengan skema ini, beban keuangan investor tidak akan terlampau berat saat harga pasar internasional sedang mengalami tren penurunan.
Udin menekankan bahwa keberhasilan program hilirisasi industri nasional bertumpu pada rasa saling percaya (mutual trust) antara negara dan pelaku usaha.
Indonesia berkomitmen mengambil hak keuntungan yang adil (fair share) dari eksploitasi kekayaan alam demi mendanai APBN, namun tanpa mengorbankan kepastian hukum dan kenyamanan berbisnis bagi penanam modal.
“Kita ingin investasi yang masuk ke Indonesia benar-benar membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat, salah satunya lewat kontribusi fiskal dan cadangan devisa yang kuat. Melalui dialog yang konstruktif dengan Kamar Dagang China dan mitra investor lainnya, kita yakin pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bisa menemukan formula mitigasi yang tepat. Fiskal kita aman, investasi pun tetap tumbuh subur,” pungkasnya.
Baca Juga: Strategi Jitu Berantas Tambang Ilegal: DPR Desak Aparat Incar Penadah Besar
