FAKTANASIONAL.NET – Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Pandu Sjahrir, mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.
Mandat penting tersebut diimplementasikan melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah entitas baru di bawah kerangka BUMN yang dijadwalkan mulai efektif beroperasi pada 1 Juni 2026.
Pandu menjelaskan bahwa langkah taktis ini diambil sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam menata ulang ekosistem perdagangan internasional Indonesia agar lebih efisien dan terlindungi dari kebocoran devisa.
Baca Juga: Gandeng Raksasa Elektronik Hisense, Danantara Siap Pacu Investasi Strategis RI
“Sudah dibahas soal bagaimana kita menguatkan tata kelola ekspor komoditas strategis. Salah satunya adalah Danantara Indonesia ditunjuk oleh bapak presiden untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia,” ujar Pandu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Lebih lanjut, Pandu merinci bahwa PT DSI mengemban sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat aspek transparansi perdagangan di pasar global hingga menjamin seluruh transaksi ekspor berjalan secara akuntabel serta mematuhi standardisasi harga pasar yang berlaku.
“DSI akan menjalankan beberapa peran. Memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar,” urai Pandu.
Selain fungsi pengawasan tersebut, perusahaan ini juga memikul tanggung jawab besar untuk mendukung optimalisasi pengelolaan devisa negara. PT DSI akan bertindak sebagai poros konsolidasi data dan tata kelola guna mendongkrak efisiensi performa sektor ekspor nasional secara menyeluruh.
Sistem Satu Pintu Berbasis Komoditas Utama
Pandu menambahkan bahwa implementasi sistem pengawasan baru ini akan diterapkan secara bertahap demi menjaga stabilitas pasar.
Proses transisi ini dipastikan bakal melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait serta para pelaku usaha nasional. Kehadiran badan baru ini diharapkan mampu memberikan dampak positif berganda bagi posisi tawar Indonesia di panggung perdagangan global.
