-000-
Dua buku di bawah ini dapat memperkaya wawasan kita memahami filosofi pembangunan Prabowo Subianto.
Buku pertama, berjudul MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975. Ia ditulis oleh Chalmers Johnson, 1982.
Buku ini menjelaskan bagaimana Jepang bangkit menjadi kekuatan industri dunia bukan hanya karena pasar bebas, tetapi karena negara memiliki visi, birokrasi teknokratik, dan strategi industrial policy yang disiplin.
Chalmers Johnson menunjukkan peran MITI, Ministry of International Trade and Industry, sebagai otak koordinasi industrialisasi Jepang.
Negara tidak mengelola semua perusahaan, tetapi menentukan sektor prioritas, mengarahkan kredit, melindungi industri muda, mendorong ekspor, dan membangun kapasitas teknologi.
Relevansinya dengan pidato Prabowo sangat kuat. Prabowo juga ingin negara memimpin arah ekonomi, terutama dalam SDA, hilirisasi, dan industri strategis.
Tetapi pelajaran Jepang sangat penting: negara kuat saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah negara yang kompeten.
Jepang berhasil karena birokrasi ekonominya relatif meritokratik, disiplin, berorientasi hasil, dan mampu bekerja bersama swasta tanpa sekadar menjadi alat rente.
Jika Indonesia ingin meniru semangat developmental state, tantangannya bukan hanya membuat negara lebih besar, tetapi membuat negara lebih pintar, bersih, dan efektif.
-000-
Buku kedua, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Penulisnya Robert Wade, 1990.
Robert Wade membantah pandangan bahwa keajaiban ekonomi Asia Timur semata-mata lahir dari pasar bebas.
Melalui studi Taiwan dan Korea Selatan, ia menunjukkan bahwa negara memainkan peran aktif dalam mengatur pasar, memilih sektor strategis, mengarahkan investasi, mengendalikan kredit, dan memaksa perusahaan domestik menjadi kompetitif secara global.
Buku ini relevan untuk membaca pidato Prabowo karena gagasan utamanya sama: pasar tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah ketika sebuah negara ingin naik kelas.
Namun Wade juga memberi peringatan halus. Intervensi negara berhasil jika disertai disiplin kinerja. Perusahaan yang dibantu negara harus menghasilkan ekspor, teknologi, produktivitas, dan nilai tambah.
Jika hanya diberi proteksi tanpa target, industrial policy berubah menjadi subsidi rente.
Inilah pelajaran terbesar bagi Indonesia. Negara boleh memimpin, tetapi kepemimpinan itu harus diukur dengan hasil: penerimaan naik, industri tumbuh, teknologi berpindah, lapangan kerja membesar, dan rakyat merasakan manfaatnya.
-000-
Jika strategi Prabowo berhasil, Indonesia dapat memasuki babak baru.
Kebocoran devisa mengecil. Penerimaan negara naik. Hilirisasi tidak berhenti pada smelter, tetapi bergerak ke industri teknologi, manufaktur, kendaraan listrik, energi baru, dan produk bernilai tambah tinggi.
Indonesia bisa meniru sebagian keberhasilan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia melalui PETRONAS, atau Norwegia melalui tata kelola minyak dan sovereign wealth fund yang kuat.
Negara tidak lagi hanya menjadi penonton atas kekayaannya sendiri.
Ia menjadi arsitek.
Dalam skenario terbaik, Pasal 33 tidak berhenti sebagai teks konstitusi. Ia menjadi mesin pemerataan: sekolah lebih baik, guru lebih sejahtera, riset lebih kuat, desa lebih produktif, dan industri nasional lebih percaya diri
-000-
Jika gagal, risikonya besar.
Ekspor satu pintu bisa berubah menjadi monopoli birokratis. BUMN bisa menjadi pusat rente baru. Investor bisa ragu. Swasta bisa kehilangan fleksibilitas.
Harga bisa tidak kompetitif. Tata niaga bisa lambat. Korupsi tidak hilang, hanya berganti seragam.
Banyak negara kaya sumber daya gagal karena mengira kekayaan alam cukup untuk membuat bangsa makmur.
Venezuela adalah contoh paling keras: minyak melimpah, tetapi institusi melemah, ekonomi runtuh, dan rakyat menanggung akibatnya.
Venezuela gagal bukan karena kekurangan minyak. Venezuela gagal karena negara menjadi terlalu kuat, tetapi pengelolaannya lemah dan penuh korupsi.
Perusahaan minyak negara mereka, PDVSA, yang dulu termasuk perusahaan energi terbaik dunia, perlahan rusak karena jabatan lebih diberikan berdasarkan loyalitas politik daripada profesionalisme.
Ekonomi Venezuela juga terlalu bergantung pada minyak dan tidak membangun industri lain. Saat harga minyak dunia jatuh dan sanksi internasional datang, negara kehilangan pemasukan besar.
Produksi minyak merosot, inflasi meledak, rakyat miskin, dan jutaan orang akhirnya meninggalkan negaranya.
Nigeria juga lama bergulat dengan paradoks minyak: kaya energi, tetapi bocor oleh korupsi, konflik, dan tata kelola lemah.
Maka ujian Indonesia bukan sekadar nasionalisme. Ujiannya adalah kapasitas dan kompetensi tata kelola negara.
Negara kuat tanpa integritas menjadi predator. Negara kuat dengan kompetensi menjadi pembangun peradaban.
-000-
Saya membayangkan pidato itu bukan hanya sebagai suara seorang presiden di ruang DPR. Saya membayangkannya sebagai suara yang sudah lama hidup di banyak percakapan rakyat kecil.
Di warung kopi, orang bertanya: mengapa negeri sekaya ini masih sulit membuat hidup layak bagi banyak warganya?
Di desa, petani bertanya: mengapa pupuk selalu menjadi drama tahunan?
Di sekolah, guru bertanya: mengapa mencerdaskan bangsa belum membuat hidup mereka cukup terhormat?
Dan di hati saya sendiri, pertanyaan itu sering datang: jangan-jangan Indonesia bukan kekurangan kekayaan, tetapi kekurangan keberanian untuk menutup lubang-lubang yang membuat kekayaan itu pergi.
Pidato Prabowo menyentuh saraf itu.
Ia bukan hanya bicara APBN. Ia bicara luka lama sebuah bangsa.
-000-
Pidato Prabowo 20 Mei 2026 akan dikenang jika ia tidak berhenti sebagai retorika.
Ia harus menjadi disiplin tata kelola.
Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. SDA tanpa transparansi menjadi santapan elite. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan. Negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya.
Namun jika negara mampu menutup kebocoran, memimpin industrialisasi, menjaga pasar tetap hidup, dan memastikan kekayaan alam menjadi kemakmuran rakyat, maka pidato ini bisa menjadi awal deklarasi ekonomi baru Indonesia.
Bukan ekonomi yang tunduk pada pasar sepenuhnya. Bukan pula ekonomi negara yang membunuh kreativitas.
Tetapi ekonomi republik: pasar bekerja, negara memimpin, rakyat menikmati.
Sebab bangsa besar bukan bangsa yang paling kaya sumber daya, melainkan bangsa yang tak membiarkan kekayaannya bocor dari tangan rakyatnya sendiri.
Integrasi teknologi digital dan penguatan diplomasi hukum internasional menjadi kunci mutlak agar kedaulatan ekonomi ini tidak terisolasi, sekaligus memastikan transparansi penuh yang menutup celah bagi rente birokrasi di setiap lini.
Jika berhasil, Prabowo meletakan fondasi Indonesia baru. Ia pun akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa.[***]
Oleh: Denny JA.
Sumber: Facebook
Referensi:
1. Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford University Press, 1982.
2. Robert Wade, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, 1990.
