“Program mulia ini ternoda karena kualitas makanan tidak dijaga secara optimal. Dapur MBG seharusnya sejak awal diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Dampak dari kebijakan tersebut adalah terjadinya kasus keracunan yang bertubi-tubi di berbagai daerah,” katanya.
Selain itu, Agus turut menyoroti dugaan praktik jual beli titik MBG yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas negara.
“Ayo direview. Portal pendaftaran MBG ditutup pada November 2025, dan itu ada beritanya. Namun bagaimana bisa muncul pembangunan dapur MBG pada Mei 2026? Sementara pembangunan dapur dibatasi selama 45 hari. Pertanyaannya, kapan pendaftarannya dilakukan? Hal-hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus mengaku prihatin terhadap berbagai pengadaan di lingkungan BGN yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan pertanyaan publik.
“Yang lebih membuat shock adalah pengadaan di BGN yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Mulai dari pengadaan kaos kaki, sendok makan, motor listrik, sertifikat halal, pengelolaan opini publik, rapat daring, hingga pengembangan aplikasi di lingkungan BGN yang terkesan ugal-ugalan. Semua harus diaudit dan dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Gema Kosgoro berharap pergantian pejabat di BGN menjadi momentum perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar kembali pada tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Program MBG adalah program strategis yang sangat baik dan menyentuh kebutuhan rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional, terbuka terhadap kritik, dan memiliki komitmen kuat terhadap keselamatan serta kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkas Agus.
