FAKTANASIONAL.NET – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras sekaligus kesempatan terakhir bagi para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terindikasi melakukan penyimpangan anggaran.
Kepala Negara meminta pihak-pihak yang nakal untuk segera mengakui kesalahan mereka dan mengembalikan tata kelola program sesuai aturan yang berlaku.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Konsolidasi Nasional Program MBG bertajuk Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Di hadapan ribuan peserta, Prabowo sempat mencairkan suasana dengan meminta para mitra yang merasa telah bekerja dengan baik untuk mengangkat tangan mereka. Namun, atmosfer rapat seketika berubah tegang saat mantan Menteri Pertahanan itu melontarkan sindiran tajam kepada oknum mitra yang dinilai tidak amanah.
“Turun mitra yang baik. Mitra yang brengsek, angkat tangan. Mitra yang brengsek, angkat tangan. Nggak ngaku ya. Saudara-saudara, kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku. Saya beri kesempatan. Kembalilah ke jalan yang benar,” ujar Presiden Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Resmi Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Netizen: Hentikan Program MBG dan KMP
Presiden menekankan bahwa sikap jujur dan kooperatif dari para pelaku usaha merupakan opsi terbaik yang tersedia saat ini, sebelum aparat penegak hukum bergerak melakukan pembersihan total.
“Kembalilah ke jalan yang benar dan kalau saudara yang cepat-cepat lapor, ngaku. Insyaallah selamat. Selamat. Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pinter dari NKRI, ya coba aja,” tegas Kepala Negara.
Siap Obral Personel untuk BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung
Sebagai bentuk keseriusan penuh pemerintah dalam mengawal program prioritas nasional penanganan stunting ini, Prabowo menyatakan komitmennya untuk memperkuat seluruh instrumen pengawasan internal maupun eksternal.
Ia menegaskan kesiapannya untuk meloloskan berapa pun penambahan jumlah personel hingga dukungan sumber daya logistik yang dibutuhkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Agung demi mengunci ruang gerak para koruptor.
