“Meski jumlah peserta menurun, penerima manfaat kontrak tetap berasal dari entitas yang sama,” ungkap Hamdi.
Pria plontos itu menilai, pola tersebut tidak membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun dalam perspektif persaingan usaha dan tata kelola pengadaan, konsentrasi manfaat anggaran yang berlangsung selama bertahun-tahun merupakan indikator yang layak mendapat perhatian serius.
“Setiap tender pemerintah pada dasarnya merupakan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang dibiayai oleh uang rakyat. Semakin luas kompetisi, semakin besar peluang negara memperoleh harga yang efisien, kualitas yang lebih baik, dan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha,” jelas Hamdi.
Sebaliknya, ia menilai ketika manfaat ekonomi terus mengalir kepada kelompok yang sama dalam jangka panjang, efektivitas kompetisi menjadi relevan untuk diuji.
Karena itu, Hamdi merasa hal yang perlu dicermati bukan hanya hasil dari satu tender tertentu, melainkan pola penerima manfaat anggaran secara keseluruhan.
Pertanyaannya, apakah konsentrasi tersebut lahir dari keunggulan usaha yang sah dan kompetitif? atau muncul akibat struktur pasar yang semakin sulit dimasuki oleh pesaing baru?
“Dua pertanyaan tersebut penting dijawab karena tujuan pengadaan publik tidak berhenti pada terselenggaranya proses tender. Tujuan akhirnya adalah memastikan uang negara berputar melalui persaingan yang sehat, terbuka, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha,” tuntas Hamdi Putra.
